KALSELMAJU.COM, BANJARBARU – Polisi menetapkan Syarifah Hayana selaku Ketua Lembaga Pengawasan Reformasi Indonesia (LPRI) Kalimantan Selatan sebagai tersangka. Ia terlibat dalam kasus dugaan pelanggaran tindak pidana pemilu.
Penetapan Tersangka ini adalah hasil penyelidikan atas laporan Bawaslu Kota Banjarbaru terhadap 20 orang terlapor sebagai pemantau dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) 19 April ke Polres Banjarbaru.
Keputusan tersebut tertuang dalam Surat bernomor: S.Tap/54.a/V/Res.1.24/2025/Reskrim. Berdasarkan hasil penyidikan dan laporan hasil gelar perkara pada 12 Mei 2025.
Penyidik menyatakan telah menemukan dua alat bukti yang cukup untuk menetapkan Syarifah Hayana sebagai tersangka.
Syarifah Hayana dugaannya telah melanggar Pasal 128 UU RI Nomor 1 Tahun 2015. Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana dalam Pasal 187 D UI RI Nomor 10 Tahun 2016.
Perkara ini, juga berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap ketentuan larangan Pasal 280 ayat (2) dan Pasal 187 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
Selain itu, Syarifah Hayana dugaannya terlibat dalam kegiatan pengawasan pemilu yang tidak netral dan menguntungkan salah satu pihak dalam pemilihan kepala daerah.
Tersangka sendiri merupakan warga Kelurahan Mentaos, Kecamatan Banjarbaru Utara, Banjarbaru.
Kasat Reskrim Polres Banjarbaru, AKP Haris Wicaksono, membenarkan penetapan status Syarifah Hayana sebagai tersangka.
“Benar. Hanya ada satu tersangka dalam kasus ini,” ujar Haris singkat melalui aplikasi perpesanan Whatsapp, Senin (12/5) malam.
Sebelumnya, polisi telah memeriksa 20 anggota LPRI Kalsel atas Laporan Polisi Nomor: LP/B/42/V/2025/SPKT/POLRES BANJARBARU dan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/54/V/Res.1.24/2025/Reskrim.
LPRI Kalsel sendiri telah mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait hasil pilkada Banjarbaru.
Laporan mereka pun telah teregister di MK. LPRI menggandeng Denny Indrayana sebagai kuasa hukum dalam laporannya ke MK.
