KALSELMAJU.COM, BANJARBARU – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalsel terus berupaya melakukan pemerataan layanan pendidikan melalui pengembangan pendidikan inklusi bagi anak berkebutuhan khusus (ABK) di tingkat SMA dan SMK.
Pendidikan inklusi menjadi bagian penting dalam mewujudkan layanan pendidikan yang adil dan setara bagi seluruh masyarakat.
Berdasarkan evaluasi pelaksanaan program pada 2025, sebanyak 334 SMA dan SMK di Kalsel penyelenggara pendidikan inklusi. Jumlah tersebut terdiri dari 207 SMA dan 127 SMK.
Selain peningkatan jumlah sekolah, Dinas Pendidikan juga mencatat. Sebanyak 304 peserta didik berkebutuhan khusus di jenjang SMK telah mendapatkan layanan sistem inklusi.
Pendidikan inklusi menjadi bentuk nyata kehadiran pemerintah dalam memastikan setiap anak memperoleh hak yang sama untuk belajar tanpa adanya diskriminasi.
“Setiap anak memiliki hak yang sama. Untuk memperoleh layanan pendidikan yang bermutu tanpa diskriminasi,” papar Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalsel, Abdul Rahim, Rabu (17/6/2026).
Dalam penguatan program ini, pihak dinas menjalankan sejumlah strategi. Mulai dari memperluas akses pendidikan inklusi, meningkatkan kualitas layanan, hingga memperkuat kapasitas tenaga pendidik.
Berbagai langkah berjalan seperti pengembangan sekolah inklusi, pembaruan data peserta didik berkebutuhan khusus, pelatihan guru, serta pendampingan agar proses pembelajaran dapat menyesuaikan kebutuhan siswa.
Penguatan Unit Layanan Disabilitas (ULD) di lingkungan Unit Pelaksana Teknis (UPT) juga menjadi salah satu fokus pemerintah daerah untuk meningkatkan dukungan terhadap siswa berkebutuhan khusus.
“Perkembangan inklusi di Kalsel juga didukung melalui kolaborasi antara sekolah reguler dan Sekolah Luar Biasa (SLB) sebagai pusat sumber layanan,” tutup Rahim.
