KALSELMAJU.COM, BANJARMASIN – Peluncuran Calendar of Event (CoE) Banjarmasin 2026 yang jadwalnya akan berlangsung di ICON Bali Mall, Pantai Sanur, Denpasar, disesalkan Wakil Ketua Komisi II DPRD Banjarmasin, Hendra.
Pasalnya, hingga sehari menjelang pelaksanaan kegiatan, ia menilai belum terlihat adanya upaya promosi digital dari Pemerintah Kota Banjarmasin. Tidak ada satupun flyer maupun poster digital yang nampak melalui media sosial maupun kanal resmi Pemko terkait kegiatan rencana kegiatan.
Menurut Hendra, apabila alasan peluncuran CoE di Bali untuk menjaring arus wisatawan, maka seharusnya berbarengan dengan promosi digital yang terencana dan terukur, bukan sekadar kegiatan seremonial.
“Kalau memang targetnya wisatawan, terutama yang ada di Bali, mestinya instrumen utama adalah promosi digital. Tanpa promosi yang kuat dan terukur, sulit menjelaskan urgensi anggaran yang sudah dikeluarkan,” ujar Hendra melalui pesan singkat, Jumat (6/2/2026).
Ia juga menyayangkan pelaksanaan kegiatan tersebut yang terlaksana di tengah kebijakan efisiensi anggaran pemerintah.
Menurutnya, setiap kegiatan harus benar-benar mempertimbangkan tingkat urgensi serta manfaat yang terukur bagi daerah.
Hendra pun mendesak Pemerintah Kota Banjarmasin agar lebih terbuka kepada publik, khususnya terkait konsep peluncuran CoE yang meliputi target pasar, indikator keberhasilan, serta dampak langsung terhadap sektor ekonomi.
“Kalau bisa dijelaskan ke publik tentang urgensinya, pasti masyarakat bisa memahami. Apalagi kalau memang untuk kebaikan kota kita,” tegasnya.
Pariwisata Banjarmasin Belum jadi Magnet Wisatawan Nasional
Selain menyoroti aspek promosi, Hendra juga menilai pengembangan destinasi wisata di Kota Banjarmasin masih belum optimal. Ia berpandangan, hingga saat ini Banjarmasin belum memiliki magnet wisata atau agenda unggulan yang mampu menjadi daya tarik nasional.
“Yogyakarta punya Prambanan Jazz, Bali ada Ubud Writers and Readers. Banjarmasin apa?” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa pihaknya mendukung penuh kemajuan Kota Banjarmasin, khususnya di sektor pariwisata. Namun, sejauh ini ia menilai pemerintah kota lebih banyak fokus pada promosi, sementara pengembangan wisata yang terintegrasi masih tertinggal.
“Di Banjarmasin ini, wisatawan sering bingung mau ke mana. Misalnya, untuk itinerary tiga hari dua malam saja, hampir tidak ada gambaran destinasi apa saja yang perlu dikunjungi,” katanya.
Hendra memastikan DPRD akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pola promosi dan penyelenggaraan event pariwisata di Banjarmasin. Terlebih, dalam beberapa tahun terakhir, peluncuran CoE tercatat beberapa kali digelar di luar Kalimantan.
“Kami tentu ingin pariwisata Banjarmasin maju, tetapi pengembangannya harus kembali pada jati diri kota. Banjarmasin bukan kota pariwisata massal, melainkan kota sungai, perdagangan, dan jasa. Karena itu, strategi wisatanya harus kontekstual, berkelanjutan, dan terintegrasi dengan penguatan ekonomi lokal,” tandas politikus PKS tersebut.
