KALSELMAJU.COM, BANJARMASIN – Seminar Nasional Transformasi Publikasi Media Berbasis Birokrasi Digital sukses terlaksana oleh Persatuan Wartawan Indonesia (PWI).
Seminar ini merupakan rangkaian peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2025.
“Kami mengapresiasi pelaksanan seminar nasional ini. Karena, memberikan dampak terhadap kemajuan dunia pers di Banua,” terang Asisten Bidang Administrasi Umum Setdaprov Kalsel, Ahmad Bagiawan.
“Pada puncak HPN tanggal 9 Februari nanti, tentu Kalsel akan banyak kedatangan tamu dari berbagai daerah di Indonesia. Bahkan dari internasional yang mana ini akan berdampak kemajuan pers dan roda ekonomi Kalsel,” tambahnya.
Sementara itu Ketua Umun PWI Hendry Ch Bangun, mengatakan, melalui forum Seminar Nasional Transformasi Publikasi ini. Pihaknya ingin membantu mengarahkan agar pers di Indonesia dapat hidup dengan sehat dan berkualitas.
“Sehingga dalam melakukan kerja sama dengan unsur-unsur pemerintahan atau swasta sesuai dengan satandar yang ada,” ujarnya.
Hendry juga menyoroti permasalahan terkait identitas ganda oknum wartawan yang juga merangkap sebagai anggota LSM.
“Saya kira permasalahan ini tidak hanya di Kalsel, tapi juga seluruh Indonesia. Sehingga harapannya melalui forum ini dapat melahirkan gagasan-gagasan agar permasalahan ini bisa diatasi dengan baik,” singkatnya.
Hal ini juga menjadi perhatian Ketua ASKOMPSI Seluruh Indonesia, Muhammad Faisal, yang mendorong agar pemerintah daerah segera menyusun regulasi terkait kerja sama antara pemerintah daerah dan perusahaan media guna mewujudkan pers yang sehat dan berkualitas.
Sebagai contoh, di Kalimantan Timur (Kaltim), Faisal yang juga menjabat sebagai Kadiskominfo Kaltim, menyebutkan bahwa pemerintah daerah setempat telah mengeluarkan Pergub No. 49 Tahun 2024 tentang pengelolaan media komunikasi publik di lingkungan pemerintah daerah.
“Lewat Pergub tersebut, kami tidak bermaksud menghambat pertumbuhan media. Kami ingin media berkembang subur dan bersaing, tetapi tidak bisa bekerja sama dengan kami jika perusahaan media tersebut tidak sesuai dengan aturan Dewan Pers,”imbuhnya.
