KALSELMAJU.COM, BANJARMASIN – Kalimantan Selatan menjadi pilot project nasional dalam penanganan jembatan non-nasional melalui sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, TNI, dan Polri.
Kolaborasi tersebut harapannya mempercepat pembangunan serta perbaikan jembatan yang menjadi akses vital bagi mobilitas masyarakat.
Penandatanganan MoU Pilot Project Penanganan Jembatan Non-Nasional di Kediaman Gubernur Kalsel, Jalan Lingkar Dalam Selatan, Banjarmasin. Antara Direktur Jendral Bina Marga Kementerian PU, Roy Rizali Anwar.
Gubernur Kalsel H. Muhidin, Kapolda Kalsel Irjen Pol Rosyanto Yudha Hermawan, Danrem 101/Antasari Brigjen TNI Ilham Yunus, serta para bupati dan wali kota terkait.
Pilot project tersebut melibatkan enam daerah, yakni Banjarbaru, Banjarmasin, Barito Kuala, Hulusungai Selatan, Hulusungai Tengah, dan Kabupaten Tanahbumbu.
Sinergi lintas sektor ini mencakup seluruh tahapan penanganan jembatan, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan pembangunan.
Roy Rizali Anwar mengatakan pilot project tersebut merupakan bentuk kolaborasi konkret untuk mendukung program prioritas Presiden Prabowo Subianto, termasuk target pembangunan 300 ribu jembatan.
Menurut Roy, hingga 13 Agustus 2026, sebanyak 3.395 jembatan telah terbangun melalui Satgas Jembatan TNI Angkatan Darat dan Polri.
“Untuk Kalsel sendiri ada 131 jembatan desa yang masuk dalam proyek Judesa ini. Mencakup seluruh tahapan dari perencanaan sampai dengan pelaksanaan,” ucap Roy.
Keberhasilan pelaksanaan pilot project di Kalsel dapat menjadi model di provinsi lain di Indonesia.
Dengan melibatkan 514 kabupaten/kota, program tersebut berpotensi menangani lebih dari 500 jembatan setiap tahun.
Dukungan Pemprov
Gubernur Kalsel H Muhidin menyatakan pemerintah daerah siap mendukung pelaksanaan program tersebut. Pemprov Kalsel bersama pemkab/pemkab akan menyiapkan anggaran untuk pembangunan dan perbaikan jembatan melalui perubahan anggaran 2026 maupun anggaran murni 2027.
“Kami memohon kepada kepolisian dan TNI untuk memprogramkan jembatan-jembatan mana yang harus kita usulkan. Alhamdulillah ada beberapa usulan yang masuk ke provinsi,” timpal Muhidin.
Program tersebut merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas pada 27 November 2025 mengenai infrastruktur jembatan.
Penanganan jembatan non-nasional, khususnya yang menjadi akses menuju satuan pendidikan dan fasilitas publik, diharapkan dapat memperkuat konektivitas antarwilayah.
Perbaikan akses tersebut juga dinilai penting untuk meningkatkan keterjangkauan masyarakat terhadap layanan pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan pelayanan publik.
