KALSELMAJU.COM, BANJARBARU – Persoalan pemenuhan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) bagi balita menjadi salah satu aspirasi kader Posyandu dalam kegiatan reses anggota DPRD Kota Banjarbaru, Ririk Sumari.
Reses tersebut berlangsung di Posyandu Kembang Culan, Jalan Suprapto, Kelurahan Mentaos, Kota Banjarbaru. Dalam kesempatan itu, Ririk menghimpun masukan dari para kader Posyandu yang berada di wilayah Kelurahan Mentaos dan Komet.
Ririk mengatakan, salah satu persoalan yang paling banyak berkaitan dengan bahan PMT melalui bantuan pemerintah. Menurutnya, jumlah bahan pada sejumlah Posyandu belum selalu sebanding dengan jumlah sasaran yang ada di lapangan.
“Yang paling utama tadi terkait PMT. Bahan dari pemerintah ternyata ada yang tidak cukup untuk sasaran yang ada di setiap Posyandu,” katanya.
Ia mencontohkan, bantuan PMT terkadang untuk sekitar 35 sasaran. Namun, dalam pelaksanaannya, jumlah sasaran di sejumlah Posyandu bisa mencapai 50 hingga bahkan 100 orang.
Kondisi tersebut, lanjut Ririk, menjadi perhatian karena kader harus memenuhi kebutuhan PMT bagi seluruh sasaran yang telah terdata.
Selain persoalan jumlah, kader juga menyampaikan kendala terkait jenis bahan PMT. Beberapa bahan, seperti sayuran, berpotensi mengalami kerusakan apabila tidak segera digunakan karena pelaksanaan kegiatan Posyandu tidak selalu berlangsung bersamaan dengan waktu penerimaan bahan.
“Kadang bahannya berupa sayuran. Kalau belum melaksanakan kegiatan, bahannya bisa busuk. Jadi ini juga menjadi keluhan yang mereka rasakan,” sebutnya.
Sampaikan ke SKPD
Ririk menilai persoalan tersebut perlu menjadi catatan yang selanjutnya menyampaikannya kepada SKPD terkait. Ia berharap pemerintah dapat mengevaluasi mekanisme pemberian bantuan PMT agar lebih sesuai dengan kondisi dan jumlah sasaran masing-masing Posyandu.
Menurutnya, salah satu opsi yang dapat dipertimbangkan adalah menambah jumlah bahan PMT sehingga dapat mencukupi seluruh sasaran. Namun, mengenai teknis pelaksanaannya, ia menyerahkan kepada dinas terkait untuk dibahas bersama para kader Posyandu.
“Nanti kita sampaikan kepada SKPD terkait. Apakah penambahan bahan supaya mencukupi semuanya atau bagaimana teknisnya, kita serahkan kepada dinas untuk sama-sama didiskusikan,” ungkapnya.
Ia menegaskan, aspirasi para kader Posyandu tersebut akan menjadi bahan evaluasi dan diperjuangkan melalui jalur DPRD agar dukungan pemerintah terhadap pelayanan Posyandu dapat semakin optimal.
“Yang penting keluhan mereka kita dengarkan dan menjadi catatan untuk kita tindak lanjuti,” pungkasnya.
