KALSELMAJU.COM, BANJARMASIN – Tekanan dari Aliansi Mahasiswa akhirnya membuat Pemerintah Kota Banjarmasin buka suara. Wali Kota Muhammad Yamin menegaskan telah menerima dan menjawab 12 tuntutan mahasiswa. Termasuk soal isu sensitif yang tengah menjadi sorotan publik yakni pengadaan mobil dinas listrik dan kamera.
Di hadapan massa aksi, Yamin menyebut pihaknya terbuka terhadap kritik dan menjadikan aksi tersebut sebagai motivasi untuk berbenah. Namun ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antara mahasiswa dan pemerintah dalam mengawal kebijakan daerah.
Sorotan tajam mahasiswa terhadap urgensi pengadaan mobil listrik dan kamera pun direspons tegas. Yamin memastikan pengadaan kamera telah ia evaluasi kembali. Serta mengkaji ulang anggaran yang tidak mendesak.
“Pengadaan kamera juga sudah kita pending. Nanti kita evaluasi kembali anggaran yang sifatnya tidak urgen,” ujarnya, Rabu (18/2/2026).
Tak hanya itu, Yamin juga meluruskan polemik anggaran “rehab ruang smoking” yang ramai mencuat ke publik. Anggaran tersebut bukan semata untuk ruang merokok. Namun juga mencakup perbaikan ruang kantor, penerimaan tamu, hingga tempat pengaduan masyarakat bagi kepala daerah.
“Itu juga sudah kami sampaikan ke mahasiswa untuk meluruskan,” imbuhnya.
Di sisi lain, isu kedisiplinan Aparatur Sipil Negara (ASN) juga menjadi perhatian serius. Wali kota menegaskan tidak akan mentolerir ASN yang kedapatan nongkrong di kafe saat jam kerja tanpa kepentingan dinas.
Ia bahkan telah meminta Kepala BKD untuk melakukan monitoring dan pengawasan ketat terhadap seluruh ASN di lingkungan Pemkot.
“Seluruh ASN digaji dari rakyat. Jadi bekerjalah dengan baik. Kalau tidak ada kepentingan pekerjaan, tidak diperbolehkan duduk santai di luar,” tegasnya.
Sementara itu, Jenderal Lapangan Aksi Aliansi Mahasiswa, Fajar Arifin, mengaku cukup puas dengan jawaban pemerintah kota.
Momentum Realisasi Anggaran Kurang Tepat
Meski demikian, ia menyayangkan momentum sejumlah kebijakan yang terealisasi kurang tepat. Karena di tengah kondisi daerah yang masih bergulat dengan persoalan BPJS, serta bonus atlet yang saat ini cukup menjadi atensi.
Untuk itu ia bersama mahasiswa lainnya pun menyerahkan fakta integritas bersama. Mereka berharap masyarakat turut mengawasi realisasi janji tersebut dalam kurun waktu empat tahun ke depan.
“Kami akan terus mengawal surat ini. Kalau komitmen tidak dijalankan, kami akan menagih kembali,” tegas Fajar.
