KALSELMAJU.COM, BANJARMASIN – Wali Kota Banjarmasin Muhammad Yamin memberikan ultimatum kepada tujuh pejabat pimpinan tinggi pratama yang baru ia lantik, Senin (3/8/2026). Yamin meminta mereka bekerja cepat, turun langsung ke lapangan, dan menunjukkan hasil nyata dalam 100 hari pertama atau siap menjalani evaluasi.
Yamin menegaskan jabatan merupakan amanah untuk menyelesaikan berbagai persoalan masyarakat.
“Kita harus memastikan langsung apa yang saat ini dirasakan masyarakat. Tentunya kita bekerja untuk masyarakat,” tegas Yamin.
Perhatian khusus kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) yang baru, Jefrie Fransyah. Menurutnya, penanganan darurat sampah menjadi pekerjaan rumah terbesar yang harus segera tuntas.
Sejak awal 2025, Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPAS) Basirih disegel karena mencemari lingkungan. Kondisi tersebut membuat pengelolaan sampah di Kota Banjarmasin semakin berat.
“Kepala dinas yang dilantik hari ini harus bekerja lebih keras dan tidak mengenal waktu lagi karena persoalan sampah di Banjarmasin harus dituntaskan melalui inovasi, kreativitas, dan sosialisasi pemilahan sampah,” ujarnya.
Yamin mengatakan Pemkot Banjarmasin juga terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat agar TPAS Basirih dapat kembali berfungsi sebagai lokasi pengolahan dan pemilahan sampah karena memiliki posisi strategis.
Selain persoalan sampah, Yamin juga menyoroti penataan kabel utilitas yang masih semrawut di sejumlah ruas jalan di Kota Banjarmasin. Ia menyebut penataan kabel merupakan salah satu arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menciptakan wajah kota yang lebih rapi, aman, dan nyaman.
Menurutnya, pemerintah kota tengah menyiapkan regulasi agar jaringan utilitas ke depan menggunakan sistem ducting.
“Kabel semrawut ini harus kita lakukan penataan. Sudah ada contoh penurunan kabel di depan rumah dinas bersamaan dengan pembangunan drainase. Harapannya ke depan bisa menggunakan sistem ducting,” katanya.
Yamin menegaskan seluruh kepala SKPD yang baru menjabat akan mendapat evaluasi berdasarkan capaian kerja selama 100 hari pertama.
“Apakah mereka layak menjadi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau tidak. Kalau tidak, nanti kita lakukan evaluasi. Tahun depan akan kita lihat inovasi dan hasil kerja mereka,” tegasnya.
Ia juga meminta seluruh perangkat daerah memperkuat kolaborasi agar program pemerintah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Hasil dari Seleksi Terbuka
Sementara itu, Kepala BKPSDM Kota Banjarmasin Totok Agus Daryanto menjelaskan pelantikan tersebut merupakan tindak lanjut hasil seleksi terbuka yang telah memperoleh rekomendasi dari Badan Kepegawaian Negara (BKN).
Totok mengatakan masih terdapat satu jabatan pimpinan tinggi pratama yang belum terisi, yakni Kepala Inspektorat Kota Banjarmasin. Pengisiannya masih menunggu arahan wali kota, apakah melalui seleksi terbuka atau mekanisme manajemen talenta.
Adapun tujuh pejabat yang menjalani pelantikan yakni Hendra sebagai Kepala Satpol PP, Jefrie Fransyah sebagai Kepala DLH. Selanjutnya Eka Rahayu Normasari sebagai Kepala Dinas Sosial, Febpry Graham Utama sebagai Kepala Diskominfotik. Yanuar Diansyah sebagai Kepala Dinas Kesehatan, Ignasius Rizki Perdana Salan sebagai Kepala Disperdagin. Serta Ashadi Himawan sebagai Sekretaris DPRD Kota Banjarmasin.
