KALSELMAJU.COM, BANJARMASIN – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai masih karut-marut karena persiapan yang terburu-buru dan minim pelibatan pemerintah daerah (Pemda). Padahal, pengalaman saat pandemi Covid-19 menunjukkan pentingnya desentralisasi kewenangan agar kebijakan publik berjalan efektif.
Analis politik UIN Kholidul Adib menegaskan, pandemi Covid-19 membuktikan bahwa ketika Pemda di beri ruang menggerakkan Puskesmas, Posyandu, hingga Satgas lokal. Respons menjadi lebih cepat dan sesuai kebutuhan daerah. “Penerapan prinsip ini bisa kembali untuk MBG,” ujarnya, Minggu (28/09/2025).
Kholid juga menekankan perlunya investigasi menyeluruh atas insiden keracunan yang terjadi dalam pelaksanaan program. Ini penting baik akibat kelalaian pengolahan menu, kesalahan teknis, maupun kemungkinan sabotase. “Lebih penting lagi adalah memperbaiki tata kelola dengan membuka ruang kolaborasi nyata antara pusat dan daerah,” katanya.
Menurutnya, Pemda memiliki perangkat kesehatan dan fasilitas lengkap. Pengerahan dapat segera ketika insiden sewaktu-waktu terjadi, sehingga risiko bisa terjadi seminim mungkin sejak awal.
Senada dengan itu, dosen Administrasi Bisnis Universitas Nusa Cendana, Ricky Ekaputra Foeh, menyebut arahan Menteri Dalam Negeri agar Pemda sigap dan proaktif adalah langkah penting. Ia menilai Pemda perlu mendapat otoritas langsung. Ini agar mereka dapat mengawasi dapur penyedia MBG, menugaskan ahli gizi, serta memantau distribusi hingga konsumsi di sekolah.
“BGN tetap memegang standar nasional terkait gizi dan kualitas menu, sementara Pemda mengawal eksekusi di lapangan,” jelas Ricky.
Ricky menambahkan, pola co-governance seperti saat pandemi bisa menjadi model terbaik: pusat menetapkan standar, sedangkan Pemda mengawasi operasional harian. Dengan akses data yang lengkap, pengawasan dapat jalan berlapis sehingga keamanan dan kualitas makanan tetap terjamin.
Pengalaman menghadapi Covid-19 memberi pelajaran penting: kebijakan publik hanya akan berhasil bila Pemda dilibatkan penuh.
“Program MBG tidak boleh berhenti pada distribusi makanan bergizi, tetapi juga menjamin keselamatan dan kesehatan anak-anak penerima manfaat,” tegas Kholid.
