KALSELMAJU.COM, JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengingatkan pemerintah daerah (pemda) agar tidak membiarkan inflasi tinggi berlarut-larut. Hal ini karena akan berdampak langsung pada daya beli masyarakat.
Menurut Tito, inflasi nasional tahunan saat ini berada di kisaran 2,3%, masih sesuai target pemerintah 2,5% ± 1%. Capaian ini dinilai baik, namun ia menegaskan inflasi tidak boleh terlalu rendah maupun terlalu tinggi.
“Jika inflasi di bawah 1%, produsen seperti petani, nelayan, dan pelaku industri akan rugi. Ini terjadi karena harga tidak menutup biaya produksi. Sebaliknya, inflasi tinggi akan menyulitkan konsumen karena harga barang pokok menjadi tak terjangkau,” jelas Tito dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah di Kantor Kemendagri, Selasa (23/9/2025).
Meski nasional terkendali, Tito menyoroti sejumlah daerah yang masih mencatat inflasi di atas 3,5%. Di antaranya Sulawesi Barat, Riau, Aceh, Papua Pegunungan, Sulawesi Utara, Papua Selatan, Sulawesi Tengah, dan Sumatera Utara.
Ia meminta kepala daerah dengan inflasi tinggi segera berkoordinasi bersama BPS, Bulog, Kadin, Apindo, dan asosiasi pengusaha untuk mencari solusi. Faktor pemicu bisa beragam, seperti gangguan distribusi akibat cuaca, kenaikan tarif angkutan, atau praktik penimbunan pangan.
“Cari penyebabnya: suplai pangan kurang, tarif angkutan naik, atau distribusi terganggu. Jangan biarkan inflasi menggerus daya beli masyarakat,” tegasnya.
Respons Daerah
Sejumlah daerah langsung menindaklanjuti arahan Mendagri. Kota Tanjungpinang melalui Asisten II Bidang Administrasi Perekonomian dan Pembangunan, Elfiani Sandri, menegaskan pentingnya peran perangkat daerah. Ini agar kebijakan pengendalian harga berjalan efektif.
Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) pun terus melakukan pemantauan dan evaluasi rutin demi menjaga stabilitas ekonomi.
Sementara itu, Provinsi Kalimantan Barat melalui Sekda Harisson menyoroti komoditas strategis seperti cabai merah, bawang merah, dan daging ayam ras sebagai penyumbang inflasi.
“Kami di Kalbar berkomitmen menjaga stabilitas harga agar inflasi tetap sejalan dengan target nasional,” ujarnya.
Harisson juga menegaskan pemanfaatan Sistem Peringatan Dini (Early Warning System/EWS) untuk mengantisipasi kenaikan harga sejak dini.
Dengan pemantauan harga, pemerataan distribusi pangan, dan koordinasi erat antara pusat dan daerah, pemerintah optimistis. Stabilitas harga terjaga, daya beli masyarakat terlindungi, dan inflasi tetap terkendali.
