KALSELMAJU.COM, BANJARBARU – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan (Prov. Kalsel), merilis capaian penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan (TLRHP) Semester I Tahun 2025. Dari data tersebut terungkap ribuan laporan masih belum sesuai.
Hulusungai Selatan (HSS) menjadi kabupaten tertinggi dalam penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan (TLRHP) tersebut. Data Sistem Monitoring Tindak Lanjut (SMART) per 18 September 2025, HSS berhasil menuntaskan 99,02 persen rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, tertinggi di antara 14 pemerintah daerah di Kalimantan Selatan.
Selain HSS, dua daerah dengan capaian tertinggi berikutnya adalah Baritokuala dengan 96,79 persen dan Balangan 94,20 persen. Rata-rata capaian penyelesaian TLRHP di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota di Kalsel 85,71 persen.
Kepala BPK Perwakilan Kalsel, Andriyanto, mengatakan penyelesaian rekomendasi BPK sangat penting dalam rangka mewujudkan tata kelola keuangan negara yang akuntabel dan transparan. Ia menjelaskan bahwa dari total 14.566 rekomendasi hasil pemeriksaan di Kalsel.
Sebanyak 12.050 (82,73 persen) sudah sesuai. Kemudian 2.005 (13,76 persen) belum sesuai, 77 (0,53 persen) belum ditindaklanjuti, dan 434 (2,98 persen) tidak dapat ditindaklanjuti.
Meski capaian cukup tinggi, BPK mencatat masih ada sejumlah kendala. “Di antaranya, koordinasi kepala daerah dan OPD yang belum optimal dan pemahaman substansi rekomendasi yang masih terbatas,” ujar Andriyanto dalam kegiatan penandatanganan komitmen bersama percepatan penyelesaian TLRHP, Kamis (25/9/2025).
“Termasuk lemahnya peran inspektorat, serta perlunya optimalisasi peran Majelis Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR),” sambungnya.
Andriyanto berharap pemerintah daerah bisa lebih maksimal menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan, sekaligus memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
Berikut rincian penyelesaian TLRHP di Kalsel :
- HSS 99,02 persen
- Batola 96,79 persen
- Balangan 94,20 persen
- HSU 93,89 persen
- Banjar 98,60 persen
- Tabalong 89,51 persen
- HST 88,98 persen
- Tala 88,42 persen
- Banjarmasin 84,68 persen
- Tanbu 84,49 persen
- Banjarbaru 83,55 persen
- Tapin 80,12 persen
- Pemprov Kalsel 75,54 persen
- Kotabaru 68,03 persen
