KALSELMAJU.COM, JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan pentingnya kolaborasi pemerintah dan sektor swasta sebagai dua mesin utama penggerak pertumbuhan ekonomi daerah. Hal itu ia sampaikan usai rapat bersama Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa di Jakarta, Senin (22/9/2025).
Menurut Tito, pertumbuhan ekonomi tidak bisa hanya bertumpu pada pemerintah pusat. Peran pemerintah daerah (Pemda) dan swasta sangat menentukan keberhasilan.
“Kami memiliki Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) yang memantau pendapatan dan belanja secara real time. Setiap bulan kami umumkan datanya agar daerah lebih kompetitif. Yang rendah jadi terpacu, yang tinggi kami beri reward. Bahkan disiarkan langsung di YouTube untuk transparansi,” jelas Tito.
Ia menekankan percepatan belanja daerah sebagai cara cepat mendorong uang beredar di masyarakat.
“Mesin pemerintah bukan hanya pusat, tetapi juga daerah. Itu tanggung jawab utama Mendagri. Awal bulan depan, Menkeu juga akan hadir dalam rapat koordinasi terkait realisasi pendapatan dan belanja daerah se-Indonesia,” ujarnya.
Di sisi lain, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengungkapkan adanya perlambatan belanja daerah pada beberapa pos penting. Yaitu belanja pegawai turun 1,5%, belanja barang dan jasa turun 10,6%, dan belanja modal anjlok 32,6% dari 2024.
“Perlambatan ini dipengaruhi pergantian kepala daerah dan kebijakan pencadangan melalui Inpres No.1/2025,” katanya.
Akibatnya, dana Pemda yang mengendap di perbankan per Agustus 2025 mencapai Rp233,11 triliun, lebih tinggi daripada Rp192,57 triliun pada periode sama 2024.
“Kami berharap Pemda mempercepat belanja pada tiga bulan terakhir agar APBD benar-benar menjadi stimulus ekonomi daerah bersama APBN,” tegas Suahasil.
