KALSELMAJU.COM, BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menggelar Monitoring dan Evaluasi (Monev) pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Ruang Rapat Khalid Maksum.
Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, M. Syarifuddin, menegaskan percepatan pembangunan SPPG sangat penting sebagai upaya pemenuhan gizi masyarakat.
“Seluruh pihak harus berkomitmen dan bergerak bersama agar target pembangunan dapat tercapai,” ujarnya.
Program ini merupakan komitmen bersama yang harus berjalan secara terukur dan berkesinambungan agar masyarakat benar-benar merasakan manfaatnya.
Kementerian Dalam Negeri melalui surat edarannya telah mengatur percepatan pembangunan SPPG. Setiap provinsi, kabupaten, dan kota harus menyiapkan minimal tiga lahan untuk pembangunan.
Di Kalsel, saat ini tercatat sudah ada 52 unit SPPG, dengan 27 di antaranya beroperasi—sebagian besar milik swasta.
“Pemerintah daerah hanya menyiapkan lahan, tidak membangun langsung. Untuk Kalsel, lahan sudah siap dan kita bertindak sebagai koordinator bersama kabupaten dan kota,” jelas Plt Kepala Bappeda Kalsel, Galuh Tantri Narindra.
Banjarbaru menjadi kota dengan jumlah SPPG terbanyak, yakni sembilan unit. Sementara tiga kabupaten masih belum memiliki SPPG, yaitu Barito Kuala, Hulu Sungai Utara, dan Tabalong.
Dalam acara monev ini hadiri tim dari pemerintah pusat, meliputi Kementerian Dalam Negeri, Badan Gizi Nasional (BGN), dan Kementerian Pekerjaan Umum. Mereka turut melakukan verifikasi lapangan terhadap lahan usulan pemerintah daerah.
“Jika lahan layak, pembangunan akan dimulai tahun ini dengan target 20 unit,” ungkap Tantri.
Ia berharap, 13 kabupaten/kota masing-masing bisa mendapat satu unit, termasuk provinsi, sementara sisanya ke daerah yang memungkinkan mendapatkan dua unit.
Selain itu, tim Monev rencananya akan turun langsung ke lapangan. Saat ini, Sekretariat Satgas Manajemen Bina Gizi (MBG) Kalsel bertempat di Bappeda sebagai kantor fasilitasi bagi ketua regional BGN wilayah Kalsel dengan dukungan Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI).
“Monitoring dan evaluasi ini penting agar program percepatan pembangunan SPPG sesuai rencana. Dengan verifikasi langsung, target pembangunan bisa tercapai secara merata di seluruh daerah,” pungkasnya.
