KALSELMAJU.COM, BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mulai mengajukan usulan bantuan ke pemerintah pusat. Mereka mengambil langkah ini untuk menghadapi potensi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Banua. Meskipun, perkiraan puncak musim panas baru terjadi pada Agustus 2025.
Langkah antisipatif ini menyusul cuaca yang mulai tidak menentu. Saat ini, panas terik dan hujan turun secara tidak merata di sejumlah wilayah.
Berdasarkan rilis Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), prediksi puncak musim kemarau di Kalsel jatuh pada Agustus. Merespons hal itu, BPBD Kalsel mengusulkan bantuan ke Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Mereka mengusulkan berupa 5 unit helikopter water bombing, 2 helikopter patroli, serta pelaksanaan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC).
“Ini bentuk kesiapsiagaan dini kita dalam menghadapi ancaman karhutla. Kami sudah siapkan nota dinas untuk gubernur sebelum ke pusat,” ujar Kabid Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kalsel, Bambang Dedi Mulyadi, Sabtu (10/5/2025).
Menurutnya, heli water bombing sangat krusial untuk menjangkau lokasi kebakaran yang tidak bisa tertangani tim darat. Sementara OMC lebih efektif untuk menciptakan hujan buatan guna membasahi lahan kering secara preventif.
Bambang menyebutkan, pengusulan lebih awal sangat penting karena banyak provinsi lain juga akan mengajukan bantuan serupa. “Semakin cepat kita mengusulkan, harapannya bantuan juga bisa direalisasikan lebih awal,” jelasnya.
Ia menambahkan, pengusulan bantuan ini juga penting untuk mengantisipasi bila prediksi BMKG meleset dan musim kemarau datang lebih cepat. Tahun lalu, BPBD Kalsel juga menerapkan strategi serupa, dan hasilnya cukup positif.
“Pada 2024, luas lahan terbakar turun lebih dari 50 persen dibanding tahun sebelumnya,” ungkap Bambang.
Berbeda dari sebelumnya, kini daerah sudah bisa mengajukan bantuan tanpa perlu menunggu status siaga bencana. Hal ini didukung oleh rekomendasi data dari BMKG. Apalagi Kalimantan Selatan termasuk dalam tujuh provinsi prioritas nasional untuk penanganan karhutla.
