KALSELMAJU.COM, BANJARBARU – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Kalimantan Selatan geruduk Kantor Gubernur Kalsel, Jumat (2/5). Aksi demonstrasi di halaman Sekretariat Daerah itu, para demonstran menuntut perbaikan sistem pendidikan di Banua.
Aksi ini dilakukan dalam rangka memperingati Hari Pendidikan Nasional dan menyuarakan berbagai persoalan mendesak di sektor pendidikan daerah.
Dalam pernyataan resminya, massa aksi membawa lima poin tuntutan utama. Pertama, evaluasi tata kelola dan sistem pendidikan daerah di Kalimantan Selatan, khususnya di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, dan terluar).
Selain itu, massa juga menuntut peningkatan kesejahteraan bagi tenaga pendidik dan kependidikan di Kalimantan Selatan.
Tidak hanya itu, mahasiswa meminta pemerintah menyelesaikan ketimpangan infrastruktur pendidikan di berbagai daerah di provinsi ini.
Serta melakukan evaluasi pemerataan program makanan bergizi gratis (MBG) untuk siswa di Kalimantan Selatan.
“Terakhir, penambahan alokasi anggaran pendidikan agar berdampak signifikan pada peningkatan angka Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS),” papar koordinator aksi, Ahmad Trian Rian Tama.
Mereka menuntut agar pemerintah daerah segera merespon dan merealisasikan tuntutan demi peningkatan kualitas pendidikan di daerah.
Temui Massa, Gubernur Muhidin Janjikan Perbaikan Segera
Menanggapi tuntutan para mahasiswa, Gubernur Kalsel, H Muhidin menuturkan, terkait sistem pendidikan di Banua khususnya 3T hanya ada dua sekolah dan segera mendapat perhatian.
Kemudian, tenaga pendidikan dan sudah masuk PPPK. Jumlahnya juga cukup besar. Muhidin mengatakan, upaya pemerintah sudah semaksimal mungkin untuk menyejahterakan para guru dengan menaikkan gaji.
Terkait infrastruktur pendidikan, Muhidin juga bilang, rencana pemprov akan merenovasi sekolah-sekolah yang kurang layak. “Kalau memang perlu pembangunan lagi sekolah tambahan, maka bakal di bangun,” tuturnya.
Adapun persoalan makan bergizi gratis, Muhidin memaparkan, program ini adalah dari pemerintah pusat. Pemprov sendiri juga sudah menganggarkan Rp300 miliar, namun sudah tidak lagi. Hal ini sesuai arahan kementerian.
Terakhir, soal tuntutan alokasi anggaran untuk pendidikan di Kalsel. Mantan wali kota di Banjarmasin ini juga siap membantu sekolah-sekolah yang memang memerlukan perbaikan maupun penambahan lokal belajar.
Aksi ini berjalan damai dengan pengawalan dari aparat keamanan. Baik dari Polres Banjarbaru, Polda Kalsel maupun Kodim 1006/Banjar.
