KALSELMAJU.COM, JAKARTA – Pemerintah pusat telah mengeluarkan perundang-undangan. Penanganan sampah menjadi energi. Yaitu waste to energy (WTE), salah satu program turunkan volume sampah.
Salah satunya melalui PSEL (pengelolaan sampah menjadi energi listrik). Di mana PT. PLN Persero sebagai mitra utama pembeli energy dari sampah sebesar USD20 sen/kwh. Lantas bagaimana dengan peluang di Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel)?.
Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga Pusat dan Daerah Kementerian Lingkungan Hidup, Hanifah Dwi Nirwana, menyebut Kalsel mempunyai potensi. Namun masih jauh dari syarat WTE. Tantangan terbesar dalam realisasi proyek WTE berada di tingkat daerah, terutama terkait ketersediaan volume sampah.
Syarat utama pembangunan dan pelaksanaan program WTE adalah tersedianya lahan untuk PSEL. Penyediaan lahan jadi tanggung jawab pemerintah daerah. Termasuk pendanaan. Kedua adalah tersedinya minimal 1.000 ton sampah per hari.
“Potensinya ada, tapi Kalimantan Selatan masih jauh lagi menjalankan teknologi ini. Idealnya 1.000 sampai 1.500 ton sampah per hari agar WTE berkelanjutan. Lebih baik saat ini fokus mengatasi persoalan sampah di hulu,” jelasnya, saat menerima kunjungan anggota press room Pemprov Kalsel ke Kementerian LH di Jakarta, Senin (17/11/2025).
Ia menjelaskan, teknologi insinerasi modern kini menjadi pilihan utama dalam pengembangan PLTSa di berbagai negara. Teknologi tersebut mampu mengurangi volume sampah hingga 70–90 persen dan telah terbukti aman serta memenuhi parameter lingkungan berkelanjutan sesuai ketentuan Perpres 109 Tahun 2025.
Selain menghasilkan listrik, teknologi ini mampu menekan timbunan sampah secara signifikan. Diketahui, banyak negara maju yang sudah berhasil menerapkannya.
Volume Sampah WTE Minimal Seribu Ton Per Hari
Percepatan WTE di Indonesia membutuhkan koordinasi lintas kementerian dan lembaga. “BPI Danantara, misalnya, memegang peran strategis dalam penentuan pengembang dan pengelola fasilitas WTE,” kata Hanifah.
“Sebelum penetapan lokasi proyek, kami lakukan verifikasi lapangan bersama Kemendagri dan Kementerian ESDM. Hasilnya dibawa ke rapat terbatas sebelum mendapatkan persetujuan,” tutupnya.
Adapun Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kalsel, Rahmat Prapto Udoyo, mengakui bahwa Banua belum siap mengembangkan WTE dalam waktu dekat. “Secara kapasitas volume sampah daerah masih belum mencukupi,” kata Rahmat.
Gabungan sampah dari daerah Banjarbakula yaitu Banjarmasin, Baritokuala, Banjar, Banjarbaru, dan Tanahlaut, saja tidak bisa regular menghasilkan 1.000 ton sampah per hari. Oleh karena itu, Pemprov Kalsel kini lebih memprioritaskan penanganan sampah di tingkat hulu, termasuk mendorong pemilahan sampah dari rumah tangga agar residu yang masuk TPA terus berkurang.
