KALSELMAJU.COM, BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) akan merehab seratusan SMA/SMK. Gubernur Kalsel, H. Muhidin juga telah menyampaikan program tersebut. Beberapa saat lalu di hadapan bupati/walikota se Kalsel.
“Kepala daerah cek semua sekolah adakah ruang atau kelas. Jika tidak layak akan kita rehab. Jika sekolahnya tidak ada kita bangunkan. Dananya nanti dari program makan bergizi,” ujar Muhidin, beberapa saat lalu.
Menindaklanjuti hal itu. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kalsel, telah mengindetifikasikan sekolah yang perlu rehab. Berdasarkan pernghtungan terdapat 123 sekolah SMA/SMK yang perlu rehab.
Rinciannya, 30 SMA di 10 kabupaten dan kota menggunakan dana APBD Pemprov Kalsel. Sementara itu, 13 SMA di 8 kabupaten/kota masuk usulan rehab melalui dana APBN.
Plt. Kabid SMA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalsel, Budiansyah, berharap dengan adanya program ini tidak ada lagi bangunan sekolah yang tidak layak di Banua.
“Pembenahan mulai dari ruang kelas, atap, hingga fasilitas lainnya,” ujar Budiansyah, di Banjarbaru, Senin (19/5/2025).
Penilaian kelayakan rehabilitasi mengacu pada tingkat kerusakan minimal 30 persen. Jika kerusakan di bawah itu, maka perbaikannya cukup menggunakan dana BOS (bantuan operasional sekolah).
Untuk memastikan objektivitas, dinas pendidikan akan bekerja sama dengan Dinas PUPR Kalsel dalam melakukan penilaian kondisi bangunan.
Tak hanya SMA, rehabilitasi juga menyasar Sekolah Menengah Kejuruan (SMK). Yakni 90 SMK yang tersebar di 13 kabupaten/kota juga masuk dalam program ini.
“Saat ini rehabilitasi sekolah sudah mulai berjalan. Ada rehab Gedung, infrastruktur seperti lapangan atau halaman, hingga toile. Intinya kami bergerak cepat menindaklanjuti program atau kebijakan pak gubernur,” timpal Plt. Kabid SMK Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalsel, Fachrul Rizal.
Dinas PUPR Dilibatkan dalam Rehab SMA/SMK
Sebelumnya, Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas PUPR Kalsel, M. Yasin Toyib, melalui Plt Kabid Cipta Karya, Ryan Tirta Nugraha, mengaku pihaknya langsung bergerak menyusuan perencanaan dan hal teknis lainnya.
“Langkah pertama kami koordinasi dengan dinas pendidikan (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan) Kalsel. Jika tidak salah di dinas pendidikan juga ada anggaran. Perlu koordinasi agar tidak tumpang tindih anggaran. Jika dinas pendidikan sudah terprogram maka PUPR akan melaksanakan yang lainnya,” ujar Ryan.
Ia menambahkan koordinasi juga untuk mendata keperluan masing-masing sekolah. Dari pendataan itu akan mengetahui mana yang perlu bangun fasilitas baru atau hanya cukup perbaikan. Sesuai arahan gubernur menurut Ryan minimal rehab atau bangun 3 toilet dan 1 kamar mandi.
“Kami laksanakan pendataan dulu sehingga akan mengetahui mana yang perlu bangun baru dan mana yang cukup perbaikan. Missal WC sudah tersedia tapi cuma perlu perbaikan sapti tank saja maka sifatnya perbaikan saja. Kalau memang sudah tidak layak perlu bangunan baru,” bebernya.
