KALSELMAJU.COM, BANJARBARU – Dinas Kehutanan Kalimantan Selatan memperkuat langkah pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menjelang puncak musim kemarau 2026.
Komitmen tersebut terbukti melalui keikutsertaan Kepala Dinas Kehutanan Kalsel, Fathimatuzzahra, bersama personel Brigade Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan (Brigdalkarhutla). Dalam Apel Kesiapsiagaan Bencana Karhutla Tahun 2026 di Banjarbaru, Senin (6/7/2026).
Gubernur Kalsel, H Muhidin memimpin apel yang menjadi wujud kesiapan pemerintah daerah. Bersama seluruh pemangku kepentingan dalam menghadapi musim kemarau yang prediksinya lebih kering dari tahun-tahun sebelumnya.
Apel ini bertujuan memastikan kesiapan personel, peralatan, serta memperkuat koordinasi lintas instansi. Guna mengoptimalkan pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Kalsel.
Muhidin menekankan pentingnya mengedepankan upaya pencegahan melalui patroli terpadu, deteksi dini titik panas (hotspot). Serta respons cepat terhadap setiap kejadian kebakaran agar tidak berkembang menjadi lebih luas.
“Kami mengimbau masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara membakar serta mengajak seluruh elemen masyarakat menjaga Kalsel dari ancaman karhutla,” katanya.
Siagakan Personel agar Pencegahan Karhutla Cepat dan Tepat
Adapun Kepala Dinas Kehutanan Kalsel, Fathimatuzzahra, mengatakan pihaknya terus mengutamakan strategi pencegahan sebagai langkah utama pengendalian karhutla.
Pengawasan intensif berfokus pada sejumlah kawasan rawan, di antaranya ring satu bandara, kawasan Tahura Sultan Adam, serta wilayah Kabupaten Tanahlaut yang memiliki tingkat kerawanan kebakaran relatif tinggi.
“Kami telah membina dan bersinergi dengan sekitar 100 Kelompok Masyarakat Peduli Api (MPA) yang tersebar di berbagai kabupaten dan kota melalui Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) serta Kelompok Tani Hutan (KTH),” ujar Fathimatuzzahra.
Selain itu, seluruh posko siaga karhutla telah aktif dan rutin melaksanakan patroli selama musim kemarau.
Dinas Kehutanan Kalsel juga memastikan kesiapan para pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH) dan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH), baik dari sisi personel, armada maupun peralatan pemadaman sehingga apabila terjadi kebakaran penanganan dengan cepat dan terpadu,” ujarnya.
Sebagai bagian dari upaya antisipasi, Dinas Kehutanan Kalsel juga telah memetakan titik-titik sumber air beserta koordinatnya untuk mendukung pelaksanaan operasi water bombing apabila diperlukan.
Sementara itu, pemantauan titik panas secara berkelanjutan melalui kerja sama dengan Kementerian Kehutanan dan Kementerian Lingkungan Hidup menggunakan aplikasi SIPONGI.
Fathimatuzzahra menegaskan seluruh personel di lapangan siaga agar setiap potensi kebakaran dapat mendeteksi dan menangani sedini mungkin sebelum berkembang menjadi kebakaran yang lebih besar.
“Hingga saat ini kami tetap mengutamakan langkah pencegahan. Seluruh personel di lapangan siaga agar setiap potensi kebakaran dapat dideteksi dan ditangani sedini mungkin,” tegasnya.
