KALSELMAJU.COM, BANJARBARU – Gubernur Kalimantan Selatan H Muhidin menggelar pertemuan. Bersama Kapolda Kalsel Irjen Pol Rosyanto Yudha Hermawan dan jajaran PT Pertamina Patra Niaga, Selasa (2/6/2026).
Pertemuan yang berlangsung di ruang kerja Kapolda Kalsel. Bahasannya cukup menarik. Berbagai faktor yang dugaannya menjadi penyebab gangguan distribusi bahan bakar minyak (BBM). Pembahasan mulai dari indikasi penimbunan hingga dugaan praktik premanisme dalam rantai distribusi dan aktivitas di lingkungan depo BBM.
Dari hasil pertemuan tersebut, seluruh pihak sepakat meningkatkan pengawasan terhadap potensi penyalahgunaan BBM subsidi, termasuk dugaan penimbunan dan praktik premanisme yang dapat mengganggu distribusi. Pertamina juga harus melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengendalian QR Code agar subsidi energi pemerintah benar-benar sampai kepada masyarakat yang berhak.
Hasil pembahasan ini selanjutnya akan menjadi dasar tindak lanjut bersama antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Polda Kalsel, dan PT Pertamina Patra Niaga guna menjamin ketersediaan serta kelancaran distribusi BBM bersubsidi di seluruh wilayah Kalimantan Selatan
Berdasarkan data kuota pemerintah pusat, pasokan BBM subsidi untuk Kalimantan Selatan sejatinya masih mencukupi kebutuhan masyarakat. Antrean panjang di sejumlah SPBU perlu penulusran lebih mendalam untuk mengetahui apakah terdapat persoalan dalam distribusi maupun pengawasan.
Executive General Manager Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan, Isfahani, menjelaskan bahwa penyaluran solar subsidi saat ini telah menggunakan sistem QR Code sebagai instrumen pengendalian pembelian agar distribusi lebih tepat sasaran.
Menurutnya, setiap pengguna BBM subsidi memiliki batas pembelian yang tertuang dalam sistem. Selain itu, petugas SPBU juga harus melakukan verifikasi terhadap kendaraan dan pengguna saat transaksi berlangsung.
Meski demikian, ia mengakui masih terdapat sejumlah tantangan dalam pelaksanaan pengawasan di lapangan, terutama terkait kepatuhan pengguna dan efektivitas penggunaan QR Code.
Gubernur Kalsel Muhidin Minta Perkuat Pengawasan
Menanggapi hal tersebut, Gubernur H. Muhidin menilai perlu memperkuat sistem pengawasan agar dapat menekan potensi penyalahgunaan BBM subsidi. Salah satu usulan yang mengemuka adalah integrasi data kendaraan melalui STNK dengan sistem QR Code.
“Kita perlu memperkuat sistem pengendalian. Perlu kajian iIntegrasi data kendaraan melalui STNK agar pengawasan lebih efektif dan meminimalisir penyalahgunaan subsidi,” ujar Muhidin.
Selain meminta penjelasan rinci mengenai mekanisme pengawasan QR Code, gubernur juga menyoroti pola distribusi BBM dari depo ke SPBU yang dinilai perlu lebih terkoordinasi untuk mencegah keterlambatan pasokan.
Muhidin menegaskan, persoalan BBM subsidi tidak bisa diselesaikan oleh satu pihak saja. Diperlukan sinergi antara Pertamina, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, serta pengelola SPBU untuk memastikan distribusi berjalan lancar dan tepat sasaran.
