KALSELMAJU.COM, BANJARMASIN – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kalsel mulai melakukan rehabilitasi menyeluruh terhadap Rumah Jabatan Gubernur Kalimantan Selatan (Kalsel) di kawasan Mahligai Pancasila, Jalan Suprapto, Banjarmasin.
Rehabilitasi ini menjadi yang pertama secara total sejak bangunan tersebut berdiri pada 1991 silam. Selama lebih dari tiga dekade, bangunan hanya mendapat pemeliharaan rutin tanpa pembenahan besar. Seiring usia bangunan yang kini mencapai 34 tahun, sejumlah fasilitas sudah tidak layak dan memerlukan pembaruan menyeluruh.
Melalui Kepala Bidang (Kabid) Cipta Karya, Ryan Tirta Nugraha, Kepala Dinas PUPR Kalsel, M. Yasin Toyib mengatakan rehabilitasi untuk mengembalikan fungsi bangunan sekaligus mempertahankan nilai arsitektur dan identitas lokal rumah jabatan gubernur.
“Pembangunan rumah Jabatan Gubernur Kalsel ini tahun 1991. Sejak saat itu belum pernah rehab total,” jelasnya.
Pekerjaan rehabilitasi tidak hanya pada rumah jabatan gubernur, tetapi juga mencakup Gedung Astakona atau Gedung PKK, serta bangunan pendukung lainnya.
Menurut Ryan, fokus pembenahan pada interior bangunan, mulai dari plafon, dinding, instalasi listrik, sistem perpipaan, hingga pendingin ruangan. Sejumlah fungsi ruang berubah agar lebih representatif untuk kegiatan pemerintahan dan penerimaan tamu resmi daerah.
“Beberapa material lama sudah keropos dan rusak, sehingga perlu pergantian. Ada juga ruang yang sebelumnya kurang representatif, sekarang perubahan fungsi agar lebih mendukung aktivitas pemerintahan,” katanya.
Sebagian mebeler lama seperti kursi masih akan dimanfaatkan karena masih layak pakai. Sementara beberapa fasilitas lain, termasuk pendingin ruangan, selain perawatan juga pengadaan baru untuk menunjang kenyamanan ruangan.
Rehabalitias Rumah Jabatan Gubernur Dua Tahun Anggaran
Rehabilitasi secara bertahap selama dua tahun anggaran. Pada tahap pertama tahun 2025, fokus pekerjaan pada pembenahan sarana olahraga serta bagian depan rumah jabatan.
Sedangkan tahap lanjutan pada 2026 mencakup pekerjaan yang lebih besar, termasuk perbaikan atap karena sejumlah titik bocor ketika musim hujan.
“Pada tahap kedua nanti lebih banyak pekerjaan penyelesaian atap, rehabilitasi Gedung Astakona, pembaruan jaringan perpipaan, mekanikal-elektrikal, hingga perbaikan ruang tambahan di belakang,” jelasnya.
Untuk Gedung Astakona sendiri, rehabilitasi tanpa perubahan struktur besar maupun peninggian bangunan. Pemerintah hanya memaksimalkan ruang yang sudah ada dengan pembaruan interior dan fasilitas penunjang.
Sementara itu, untuk bangunan Mahligai Pancasila, rehabilitasi masih bersifat ringan dengan fokus pada fasilitas penunjang seperti toilet dan sarana pendukung lainnya.
“Intinya, rehabilitasi ini merupakan bagian dari upaya menjaga aset daerah agar tetap representatif, layak guna, dan mampu menunjang aktivitas pemerintahan secara optimal,” papar Ryan.
