KALSELMAJU.COM, BANJARBARU – Pemerintah Kota (Pemko) Banjarbaru mendorong penataan jaringan kabel telekomunikasi di sejumlah ruas jalan. Penataan untuk menciptakan tata kota yang lebih rapi sekaligus meningkatkan aspek keamanan dan kenyamanan masyarakat.
Wali Kota Banjarbaru Erna Lisa Halaby meminta jaringan kabel telekomunikasi, terutama milik provider, pengalihan secara bertahap ke jalur bawah tanah. Sejumlah ruas jalan protokol menjadi sasaran awal, salah satunya kawasan Jalan Panglima Batur hingga Lapangan dr Murdjani.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Banjarbaru, Muhammad Agus Adrian, mengatakan penataan jaringan kabel tidak bisa sekaligus di seluruh wilayah.
Menurutnya, keterbatasan anggaran serta proses teknis menjadi sejumlah pertimbangan sehingga penataan secara bertahap dengan memprioritaskan kawasan tertentu.
“Utamanya kita yang jalur-jalur protokol dulu. Kalau seluruh wilayah mungkin perlu waktu dan proses yang panjang,” katanya.
Pemko Banjarbaru, lanjut Agus, juga membuka kemungkinan menggunakan skema kerja sama dengan pihak terkait. Dengan pola tersebut, pembiayaan penataan jaringan tidak sepenuhnya bergantung pada anggaran pemerintah daerah.
Selain ruas jalan protokol, lingkungan sekolah dan fasilitas umum juga menjadi perhatian. Kabel yang tidak tertata di sekitar sekolah berpotensi menimbulkan persoalan dari sisi keselamatan.
“Yang lebih berbahaya sebetulnya di lingkungan sekolah. Mungkin kami prioritaskan ke daerah-daerah fasilitas umum,” sebutnya.
Untuk jangka panjang, Pemko Banjarbaru ingin mencegah persoalan kabel sejak awal, khususnya pada pembangunan kawasan perumahan baru.
Jaringan Kabel Bawah Tanah
Agus mengatakan pengembang diharapkan menyediakan ducting atau jalur khusus kabel bawah tanah sejak pembangunan kompleks dimulai. Dengan demikian, provider nantinya tidak perlu kembali memasang jaringan menggunakan tiang.
“Dari segi provider kalau bisa pada waktu proses perizinan sudah ditekankan untuk memasang di bawah. Supaya kita tidak perlu lagi melakukan penataan ulang, jadi saling kolaborasi,” jelasnya.
Besarnya kebutuhan jaringan telekomunikasi menjadi salah satu tantangan dalam upaya tersebut. Berdasarkan data sejak 2022 hingga 2026, tercatat sekitar 8.000 permohonan pemasangan tiang di Kota Banjarbaru.
Angka itu menunjukkan tingginya kebutuhan terhadap jaringan telekomunikasi, sekaligus memperlihatkan perlunya pengaturan agar pertumbuhan infrastruktur jaringan tidak mengganggu estetika maupun keselamatan di ruang publik.
Karena itu, Pemko Banjarbaru berharap penggunaan tiang untuk jaringan kabel dapat ditekan secara bertahap dan mulai beralih ke sistem bawah tanah.
“Harapan kami sebenarnya jangan pakai tiang lagi, tapi ke bawah itu. Cuma kita sendiri belum siap,” pungkas Agus.
