Ratusan Opir Gelar Demo, Pemprov Bentuk Satgas Penanganan BBM Bersubsidi, Hari Ini Langsung Gas Cek Lapangan

oleh
Rastusan sopir menggelar aksi demonstrasi protes terhadap susahnya mencari BBM karena diduga ada kegiatan monopoli. Foto : Kalselmaju.com/Zoya NH
Spread the love

KALSELMAJU.COM, BANJARBARU – Ratusan sopir yang tergabung dalam Asosiasi Sopir Kalimantan menggelar aksi demo di depan Kantor Gubernur Kalimantan Selatan, Rabu (13/5). Aspirasi dari para sopir mendapat respon dari Pemprov Kalsel.

Menyikapi keluhan para sopir terkait kelangkaan solar subsidi hingga dugaan pungutan liar di SPBU, Pemprov Kalsel membentuk satuan tugas (Satgas) penanganan BBM subsidi.

Sekdaprov Kalsel, M Syarifuddin, mengatakan pembentukan satgas untuk menindaklanjuti persoalan distribusi BBM subsidi yang semakin meresahkan para sopir angkutan barang.

“Jadi tadi sudah disampaikan bahwa kami akan membentuk Satgas secepatnya dengan melibatkan aparat kepolisian, TNI, dan semua pihak terkait. Begitu juga dengan SKPD terkait,” papar Syarifuddin.

Menurutnya, satgas tersebut nantinya akan fokus menangani persoalan kelangkaan BBM subsidi, termasuk dugaan praktik pelangsiran dan pungli yang terjadi di sejumlah SPBU di Kalsel.

“Insyaallah secepatnya akan kami bentuk Satgas sehingga tidak ada lagi masalah-masalah kelangkaan BBM ini,” tamdasnya.

Sebelumnya, ratusan sopir menggelar demo di halaman Kantor Gubernur Kalsel di Banjarbaru. Dalam aksinya, mereka menyampaikan tiga tuntutan utama, yakni menghapus pelangsir solar, mengembalikan harga BBM sesuai harga resmi, serta menghentikan praktik parkiran di SPBU yang menjadi modus pungutan liar.

Para sopir mengaku kini semakin kesulitan mendapatkan solar subsidi dengan harga normal. Mereka menilai maraknya pelangsir membuat harga solar di lapangan melonjak dan berdampak langsung terhadap pendapatan sopir.

“Saat ini hampir tidak ada lagi solar dengan harga normal di SPBU. Karena harga sudah mahal, kami tidak dapat untung,” kata salah satu sopir truk asal Hulusungai Selatan saat berorasi.

Selain itu, massa juga menyoroti keberadaan parkiran di area SPBU yang mengatasnamakan pengaturan antrean, namun dugaannya menjadi praktik pungli terhadap sopir yang hendak mengisi BBM subsidi.

Usai satgas penanganan BBM subsidi terbentuk langsung turun ke lapangan. Tepatnya Kamis (14/5/2026). Sekdaprov Kalsel memimpin langsung satgas tersebut memantau sejumlah SPBU.

Visited 1 times, 1 visit(s) today