KALSELMAJU.COM, BANJARBARU – Dampak pemadaman listrik bergilir terhadap aktivitas ekonomi menjadi perhatian serius DPRD Kota Banjarbaru. Banyaknya keluhan dari pelaku usaha, khususnya sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Mendorong legislatif memanggil perwakilan PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah (UID Kalselteng) untuk meminta penjelasan sekaligus solusi.
Ketua DPRD Kota Banjarbaru Muhammad Syahrial mengatakan, rapat tersebut sebagai tindak lanjut atas aspirasi masyarakat. Karena pemadaman dengan durasi yang cukup lama.
Menurutnya, DPRD meminta PLN mempercepat proses pemulihan sistem kelistrikan sekaligus mengatur pola pemadaman agar tidak terus-menerus membebani wilayah yang sama.
“Kami meminta agar durasi pemadaman bisa lebih singkat. Jangan sampai ada daerah yang terlalu sering terdampak karena masyarakat, terutama pelaku UMKM, sangat merasakan kerugiannya,” katanya.
Dalam pertemuan tersebut, pihak PLN menjelaskan bahwa pemadaman bergilir masih berlaku sebagai bagian dari upaya menjaga keandalan sistem selama proses perbaikan pada sejumlah pembangkit listrik.
Senior Manager Keuangan, Komunikasi, dan Umum PLN UID Kalselteng, Faharudin Fajar, mengungkapkan gangguan teknis pada unit pembangkit menjadi penyebab utama pemadaman bergilir di Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah.
Meski demikian, ia menyebut kondisi sistem terus membaik. Durasi pemadaman yang sebelumnya mencapai lima hingga tujuh jam kini mulai berkurang seiring bertambahnya pasokan daya.
“Perbaikan di PLTU Asam-Asam masih berlangsung dan kemungkinan rampung pada 25 Agustus mendatang. Selain itu, tambahan pasokan sebesar 100 megawatt (MW) dari Independent Power Producer (IPP) turut membantu memperkuat sistem kelistrikan,” ungkapnya.
Faharudin juga memastikan objek vital nasional serta fasilitas pelayanan publik tetap diprioritaskan untuk memperoleh pasokan listrik sehingga tidak termasuk dalam jadwal pemadaman bergilir.
