KALSELMAJU.COM, BANJARBARU – Sebutan “sekolah favorit” kembali menjadi sorotan dalam pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) tahun ini. Karena itu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Selatan menaruh perhatian serius terhadap persoalan tersebut. Hal ini sebagai bagian dari upaya pemerataan layanan pendidikan di Kalimantan Selatan.
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalsel, Galuh Tantri Narindra, mengatakan dorongan orang tua yang memaksakan anaknya masuk ke sekolah-sekolah tertentu. Terutama ke SMA yang anggapannya unggulan di setiap daerah, masih menjadi faktor utama kuatnya stigma sekolah favorit.
“Memang orang tua siswa sering memaksa untuk masuk ke sekolah-sekolah favorit,” ujarnya di Banjarbaru.
Menurut Tantri, kondisi tersebut tidak hanya menimbulkan penumpukan pendaftar di satu sekolah. Namun, hal itu juga berdampak pada sekolah lain dalam satu zonasi yang justru kekurangan peserta didik.
Selain itu, pihaknya kerap menerima informasi adanya isu penambahan kuota di luar ketentuan yang berpotensi merugikan calon siswa lain.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, dinas menyiapkan langkah penataan dengan memperketat pengaturan zonasi. Pembagian wilayah penerimaan siswa akan lebih rinci agar distribusi peserta didik antar sekolah bisa lebih merata.
“Kita sama-sama saling memantau dan minta pengertiannya kepada orang tua serta masyarakat, karena pemerintah sudah mengatur penerimaan murid berdasarkan zonasi,” imbaunya.
Sebagai contoh, dalam satu zonasi nantinya akan ada pembagian lebih spesifik berdasarkan wilayah terkecil, seperti rukun tetangga (RT). Skema ini harapannya mampu menekan penumpukan siswa di satu sekolah dan mengoptimalkan daya tampung sekolah lain yang masih minim peminat.
Di sisi lain, pemerintah juga melakukan pemetaan terhadap sekolah-sekolah yang selama ini selalu menjadi tujuan utama pendaftar. Selain itu, sekolah yang cenderung kekurangan siswa juga jadi pemetaan.
“Tujuan pendidikan itu seharusnya merata. Namun faktanya, di lapangan masih ada stigma sekolah favorit dan sejenisnya,” kata Tantri.
Sekolah yang secara berulang mengalami kekurangan peserta didik akan dievaluasi, termasuk kemungkinan dilakukan penggabungan atau merger.
Sementara itu, wilayah dengan potensi jumlah siswa yang tinggi namun belum memiliki sekolah akan menjadi perhatian pemerintah daerah untuk pengembangan satuan pendidikan baru.
Langkah tersebut diharapkan mampu memastikan prinsip pemerataan akses pendidikan benar-benar berjalan di seluruh wilayah Kalimantan Selatan.
