KALSELMAJU.COM, BANJARBARU – Pemerintah Kota Banjarbaru memastikan kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) gratis bagi masyarakat tidak akan ada pengurangan. Meski kebijakan efisiensi anggaran juga berlaku pada Tahun Anggaran 2026.
Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes) Banjarbaru, Juhai Trianti Agustina menyampaikan kepastian tersebut. Ia menegaskan, berbeda dengan Kota Banjarmasin yang melakukan pemangkasan peserta BPJS gratis akibat efisiensi anggaran. Banjarbaru tetap mempertahankan jumlah peserta JKN yang jadi tanggungan pemerintah daerah.
“Untuk tahun 2026, Pemkot Banjarbaru telah menganggarkan lebih dari Rp21 miliar untuk pembayaran premi peserta JKN yang ditanggung pemerintah daerah,” ujar Juhai, Rabu (21/1/2026).
Anggaran tersebut, lanjut Juhai, khusus untuk membayar premi JKN peserta yang masuk dalam tanggungan Pemerintah Kota Banjarbaru. Namun demikian, berdasarkan hasil perhitungan dan proyeksi pertumbuhan penduduk, kebutuhan ideal anggaran untuk mempertahankan status Universal Health Coverage (UHC) prioritas di Banjarbaru perkiraan mencapai Rp32,4 miliar.
“Jika melihat kebutuhan riil berdasarkan proyeksi jumlah penduduk, memang masih terdapat kekurangan anggaran,” jelasnya.
Meski terdapat selisih anggaran sekitar Rp11 miliar, Juhai menegaskan kondisi tersebut tidak akan berdampak pada penonaktifan kepesertaan JKN gratis bagi masyarakat Banjarbaru. Selain itu, kekurangan anggaran akan masuk usulan melalui anggaran tambahan atau Anggaran Biaya Tambahan (ABT).
Sebagai informasi, jumlah peserta JKN yang ditanggung oleh Pemkot Banjarbaru tercatat sebanyak 71.330 jiwa per 31 Desember 2025.
“Kami berkomitmen menjaga layanan kesehatan dasar bagi masyarakat agar tetap berjalan optimal, meskipun terdapat kebijakan efisiensi anggaran di berbagai sektor,” pungkas Juhai.
