KALSELMAJU.COM, BANJARBARU – Tata kelola data aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru mendapat pengakuan dari Badan Kepegawaian Negara (BKN). Dalam pemantauan Indeks Kualitas Data Aparatur (IKADA) Semester I Tahun 2026. Banjarbaru menempati peringkat pertama kategori pemerintah kabupaten/kota di wilayah kerja Kantor Regional VIII BKN Banjarbaru dengan nilai 99,99 atau predikat Tinggi.
Capaian tersebut menunjukkan kualitas pengelolaan data Aparatur Sipil Negara (ASN) di Banjarbaru hampir sempurna. Penilaian IKADA sendiri mencakup empat aspek utama, yakni kelengkapan data (completeness), ketepatan waktu (timeliness), akurasi (accuracy), dan konsistensi (consistency).
Wali Kota Banjarbaru Erna Lisa Halaby, menyambut baik hasil tersebut. Menurutnya, capaian itu merupakan buah dari upaya seluruh perangkat daerah dalam menjaga kualitas administrasi kepegawaian.
“Alhamdulillah, dari hasil pemantauan Semester I ini Banjarbaru berhasil meraih peringkat pertama. Meski demikian, hasil ini masih bersifat dinamis. Perlu pembaharuan sesuai perkembangan pemutakhiran data serta tahapan pengukuran IKADA Tahun 2026,” katanya.
Lisa menegaskan, keberhasilan tersebut bukan menjadi tujuan akhir. Pemerintah Kota Banjarbaru akan terus melakukan evaluasi dan pemutakhiran data ASN agar kualitasnya tetap terjaga.
“Kami berkomitmen untuk terus memantau dan mengevaluasi kinerja pada masing-masing instansi guna mendukung peningkatan kualitas data ASN, sekaligus meningkatkan kualitas layanan publik serta mempertahankan bahkan meningkatkan peringkat yang ada,” tegasnya.
Menurut Lisa, data ASN yang akurat dan mutakhir menjadi fondasi penting dalam penyusunan kebijakan kepegawaian. Selain itu, tata kelola data yang baik juga mendukung terciptanya birokrasi yang transparan, akuntabel, serta mampu mencegah potensi penyimpangan dalam sistem kepegawaian.
Keberhasilan meraih posisi teratas pada pemantauan IKADA Semester I 2026 semakin memperkuat komitmen Banjarbaru dalam menjalankan transformasi birokrasi berbasis data. Dengan kualitas data ASN yang tinggi, pemerintah daerah diharapkan mampu menghadirkan pelayanan publik yang semakin efektif sekaligus meningkatkan daya saing birokrasi di tingkat regional. (Ari)
