Pemkab Banjar Perpanjang Status Tanggap Darurat Banjir hingga 12 Januari 2026

oleh
oleh

KALSELMAJU.COM, MARTAPURA – Pemerintah Kabupaten Banjar memperpanjang status tanggap darurat bencana banjir hingga 12 Januari 2026. Hal ini lantaram meluasnya wilayah terdampak dan tingginya intensitas hujan dalam beberapa pekan terakhir.

Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Banjar, banjir kini merendam 121 desa dan kelurahan. Sebanyak 43.469 kepala keluarga atau 122.353 jiwa tercatat terdampak.

Kepala Pelaksana BPBD Banjar, Wasis Nugraha, mengatakan perpanjangan status tanggap darurat untuk memastikan penanganan bencana dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat berjalan optimal.

“Perpanjangan ini penting agar seluruh proses penanganan banjir, mulai dari evakuasi hingga pemenuhan logistik, dapat berjalan maksimal,” ujarnya, Selasa (6/1/2026).

Ia menjelaskan, hujan berintensitas tinggi menyebabkan debit air sungai meningkat sehingga genangan meluas ke sejumlah wilayah permukiman.

Dalam penanganannya, Pemkab Banjar mengoptimalkan distribusi bantuan melalui dapur umum resmi. Dapur umum ini dikelola bersama Dinas Sosial Kalimantan Selatan dan Dinas Sosial P3AP2KB Banjar. Saat ini, dapur umum beroperasi di Kecamatan Sungai Tabuk dan Martapura Barat.

Selain itu, pemerintah daerah juga menyiapkan pembukaan dapur umum tambahan di Kantor Dinsos P3AP2KB Kabupaten Banjar. Tempat ini akan melayani Kecamatan Martapura dan wilayah sekitarnya.

Penyaluran bantuan melalui dua skema utama, yakni distribusi makanan siap saji ke lokasi pengungsian. Kemudian, ada juga penyaluran bantuan logistik berupa paket sembako oleh BPBD.

Sekretaris Daerah Kabupaten Banjar, Yudi Andrea, mengajak seluruh pihak untuk terlibat aktif dalam penanganan banjir.

“Kami mengharapkan dukungan dari media, instansi terkait, organisasi kemasyarakatan, hingga tokoh masyarakat agar penanganan banjir dapat berjalan maksimal,” ujarnya.

Ia juga menyampaikan Pemkab Banjar telah menyiapkan anggaran penanganan bencana sebesar Rp10 miliar. Anggaran ini bersumber dari Belanja Tidak Terduga (BTT), di luar anggaran masing-masing organisasi perangkat daerah.

“Kami terus mengevaluasi distribusi logistik agar bantuan tidak menumpuk di satu titik dan benar-benar menjangkau seluruh wilayah terdampak,” tegasnya.

Visited 1 times, 1 visit(s) today