KALSELMAJU.COM, BATULICIN – Pemerintah Kabupaten Tanahbumbu menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Perencanaan dalam rangka meningkatkan kapasitas dan kompetensi aparatur jajaran Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB), Jumat (21/11/2025) di Batulicin.
Mewakili Bupati Tanahbumbu Andi Rudi Latif, Kepala DP3AP2KB, Erli Yuli Susanti membuka resmi kegiatan tersebut.
Dalam sambutan tertulisnya, Bupati Andi Rudi Latif menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen bersama. Ini untuk memperkuat kemampuan aparatur dalam menyusun perencanaan yang lebih efektif, terukur, responsif gender. Selain itu, perencanaan harus selaras dengan arah kebijakan pembangunan nasional dan visi misi Pemerintah Kabupaten Tanahbumbu.
Bupati menyampaikan bahwa DP3AP2KB memiliki peran strategis dalam pembangunan kualitas sumber daya manusia, khususnya bagi perempuan, anak, dan keluarga. Oleh karena itu, setiap perencanaan program harus dilakukan secara cermat, berbasis data, serta mampu menjawab tantangan zaman.
“Saya percaya kegiatan ini dapat menghasilkan rekomendasi yang aplikatif dan berdampak nyata di lapangan. Sehingga kita mampu menyusun perencanaan dengan memenuhi aspek teknokratis, serta mencerminkan nilai-nilai keadilan, inklusivitas, dan keberpihakan kepada kelompok rentan,” ujar Erli membacakan sambutan Bupati.
Selain peningkatan kapasitas internal, Bupati juga mengajak seluruh peserta Bimtek menjadikan kegiatan ini sebagai titik tolak. Ini bertujuan untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor, guna mewujudkan Kabupaten Tanahbumbu yang maju, makmur, dan beradab.
Bimtek Perencanaan DP3AP2KB Tanahbumbu ini menghadirkan narasumber Ketua Tim Aksi Percepatan Pembangunan Daerah (TAP2D), Prof. H. Murtir Jeddawi, SH., S.Sos., M.Si., serta Wakil Ketua TAP2D, Dr. Muhammad Arif, SH., M.Hum.
Dalam paparannya, Prof. H. Murtir Jeddawi menegaskan bahwa setiap rancangan program harus berkesinambungan dan berkelanjutan. Hal ini penting agar target pembangunan dapat tercapai dalam jangka waktu lima tahun.
Ia juga menekankan pentingnya merancang kegiatan yang benar-benar memberikan manfaat nyata dan berdampak langsung bagi masyarakat. Ini bukan sekadar memenuhi target administratif.
