KALSELMAJU.COM, BANJARMASIN – Polda Kalimantan Selatan melalui Direktorat Polairud menggelar Focus Group Discussion (FGD) bertema “Sinergitas Penanganan Destructive Fishing Dalam Rangka Menjaga Kamtibmas di Wilayah Perairan Kalimantan Selatan”.
Kegiatan ini untuk merespons maraknya praktik penangkapan ikan destruktif (destructive fishing) di wilayah perairan Kalsel. Khususnya penggunaan jaring cantrang oleh kapal-kapal asal pesisir Jawa. Aktivitas tersebut tidak hanya mengancam ekosistem laut, tetapi juga menimbulkan konflik dengan nelayan lokal.
Data Dinas Kelautan dan Perikanan Kalsel mencatat produksi ikan menurun dari 179 ribu ton pada 2017 menjadi 158 ribu ton pada 2024. Penurunan ini karena kerusakan mangrove hingga 56 persen. Kerusakan terumbu karang lebih dari 20 persen juga berkontribusi. Bahkan dalam 10 tahun terakhir terjadi lima kasus pembakaran kapal akibat konflik nelayan.
Direktur Polairud Polda Kalsel menegaskan, penegakan hukum sudah berjalan dengan 43 laporan polisi terkait destructive fishing sejak 2014. Namun, penyelesaian masalah memerlukan sinergi lebih luas antar-stakeholder.
”Ini bukan prestasi, karena upaya hukum itu jalan terakhir. Yang paling penting adalah kesepakatan bersama agar laut bisa dimanfaatkan bagi kesejahteraan masyarakat, baik nelayan Banua maupun luar daerah,” kata Kapolda Kalsel Irjen Pol Rosyanto Yudha Hermawan .
Dalam acara FGD ini hadir unsur Polri, TNI, Forkopimda Kalsel, dinas kelautan provinsi dan kabupaten, serta perwakilan nelayan dari Kalsel, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.
Kasubdit Gakkum Ditpolair Korpolairud Kombes Pol Donny Carles Go turut mengapresiasi FGD yang digelar Ditpolairud Polda Kalsel.
“Forum ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat sinergi antar wilayah. Ini penting untuk mencegah konflik sosial sekaligus menjaga keberlanjutan sumber daya laut,” imbuhnya.
Sebagai tindak lanjut, Polda Kalsel mendorong pembentukan forum komunikasi nelayan Kalsel dan Jawa. Mereka juga mengintensifkan patroli serta edukasi bahaya destructive fishing, dan memperkuat sinergi dengan stakeholder terkait.
Polda Kalsel berharap sinergi berbagai pihak ini dapat mencegah kerusakan laut. Selain itu, meredam potensi konflik sosial antara nelayan lokal dan nelayan luar daerah.
