SD – SMP Gratis Tuai Reaksi: Sekolah Swasta di Banjarmasin Khawatir Gaji Guru Terlambat

oleh
oleh
gratis
proses pembelajaran di salah satu sekolah di Banjarmasin. (Foto: Arum/ kalselmaju.com)

KALSELMAJU.COM, BANJARMASIN – Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan pendidikan gratis untuk jenjang SD dan SMP, baik di sekolah negeri maupun swasta, menimbulkan kekhawatiran di kalangan pengelola sekolah swasta.

Hingga kini, belum ada petunjuk teknis (juknis) yang jelas mengenai pelaksanaan kebijakan tersebut. Ketidakjelasan ini membuat sejumlah sekolah swasta mempertanyakan bagaimana mekanisme pendanaan operasional, terutama untuk pembayaran gaji guru.

Kepala Sekolah Kristen Kanaan Banjarmasin, Rita Sarah, mengungkapkan bahwa pihaknya belum memahami skema pelaksanaan program sekolah gratis tersebut.

“Kalau benar-benar gratis, kami tidak memiliki kemampuan membayar gaji guru. Tapi kalau pemerintah membayarkan, mungkin kami masih bisa operasional,” ujarnya, Rabu (11/6/2025).

Namun demikian, pihaknya tetap khawatir jika pembayaran gaji guru dilakukan secara bertahap, misalnya per tiga bulan, seperti pada skema tunjangan profesi yang sering terlambat pencairannya.

“Kalau pembayaran gaji harus menunggu tiga bulan, itu sangat memberatkan guru. Bahkan tunjangan profesi yang dijanjikan tiga bulan, seringnya malah telat hingga enam bulan,” jelasnya.

Rita menambahkan, keterlambatan dalam penggajian dapat menurunkan kinerja guru dan berujung pada penurunan kualitas pendidikan.

“Kinerja guru pasti terdampak. Padahal, kami selama ini terkenal sebagai sekolah swasta yang cukup berkualitas,” katanya.

Sementara itu, Kepala Sekolah SMP Muhammadiyah 6 Banjarmasin, Julmansyah, mengungkapkan hal senada. Menurutnya, banyak sekolah swasta sudah menghadapi tantangan dalam memenuhi kewajiban membayar gaji guru.

“Kami sangat bergantung pada amal usaha Muhammadiyah tingkat cabang yang mengelola keuangan. Kalau sekolah gratis d iterapkan tanpa dukungan anggaran yang jelas, sangat sulit mempertahankan guru,” ujarnya.

Baik Rita maupun Julmansyah menyatakan, sekolah swasta masih menunggu kejelasan teknis dari pemerintah. Tanpa kepastian tersebut, keberlangsungan operasional dan kesejahteraan guru swasta berada dalam posisi yang mengkhawatirkan

Visited 1 times, 1 visit(s) today