KALSELMAJU.COM, JAKARTA – Pemerintah pusat sedang menyiapkan seribu rumah subsidi untuk wartawan. Harganya terbilang murah. Berkisar Rp165 juta. Harga Jabodetabek maksimal Rp185 juta. Hargaluar Jabodetabek Rp165 juta.
Rumah subsidi peruntukkannya bagi wartawan di wilayah Jabodetabek. Belum memiliki rumah pribadi. Berpenghasilan di bawah Rp8 juta atau Rp13 juta bagi yang sudah menikah.
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait, menyatakan telah mengalokasikan 1.000 rumah subsidi untuk wartawan. Langkah ini mendapat apresiasi langsung dari Ketua Umum PWI Pusat, Hendry Ch Bangun. Ia menilai wartawan yang belum memiliki r umah sangat membutuhkan program itu.
Keperluan Rumah Subsidi untuk Wartawan Lebih Dari Seribu
Menurut Hendry, dari sekitar 100 ribu wartawan di Indonesia. Lebih dari separuh belum memiliki rumah. “Saya kira, lebih dari 50 persen wartawan belum punya rumah sendiri,” ujar Ketua Umum PWI Pusat Hendry Ch Bangun. Dalam pertemuan dengan Menteri Maruarar Sirait, Menteri Komunikasi dan Digital (Komdigi) Meutya Hafidz, Kepala BPS Amalia A. Widyasanti, pimpinan Tapera, dan Direktur BTN, di Kantor Kementerian PKP, Wisma Mandiri, Jakarta, Selasa (8/4).
Berbarengan dengan itu juga terlaksana penandangatangan nota kesepahaman. Antara Kementerian PKP, Komdigi, dan BPS. Keunggulan program antara lain bebas PPN, BPTB, dan PGB. Uang muka hanya 1 persen. Skema cicilan rumah subsidi untuk wartawan hingga 20 tahun. Dengan bunga tetap 5 persen dan angsuran antara Rp950 ribu hingga Rp1,2 juta per bulan.
Sebelumnya, pemberian program rumah subsidi kepada tenaga kesehatan, nelayan, dan guru. Minggu depan, program serupa akan menyasar tenaga kerja migran. Menteri Maruarar Sirait mengingatkan agar wartawan tetap menjaga integritas dan profesionalisme.
“Program ini bukan untuk membungkam kritik. Wartawan tetap harus memberitakan kebenaran dan menjalankan fungsi kontrol sosial,” tegasnya.
Sementara itu, Menteri Komdigi Meutya Hafidz, menyambut baik program ini. Ia berharap kuotanya bertambah. “Kebutuhan rumah untuk wartawan jelas lebih dari 1.000 unit,” ujarnya.
Sebelumnya, Maruarar memberi target agar 100 rumah pertama bisa diserahkan pada 6 Mei mendatang. “Pesan Presiden Prabowo jelas kerja cepat. Jadi BTN, Tapera, Komdigi, dan BPS harus gerak cepat,” katanya.
BPS akan memastikan penerima rumah subsidi untuk wartawan ini terdata jelas. Secara by name dan by address. Adapun untuk wartawan, penerima bantuan harus memiliki sertifikat kompetensi.
Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media, Fifi Alyeda Yahya, menyatakan akan bekerja sama dengan konstituen Dewan Pers. Menyiapkan data wartawan yang berhak menerima rumah subsidi.
