KALSELMAJU.COM, BANJARBARU — Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan, Hanif Faisol Nurofiq, menyebut kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Selatan tidak semata-mata merupakan bencana alam.
Menurutnya, kondisi iklim menjadi pemicu karhutla sehingga bukan semata bencana alam. Sementara sebagian besar kebakaran penyebabnya aktivitas manusia.
“Sebagian besar kondisi kebakaran ini karena antropogenik atau ulah manusia. Jadi pemicunya adalah iklim, kemudian penyebabnya ulah manusia,” ujar Hanif saat memaparkan penanganan karhutla di Banjarbaru, Senin (24/8/2026).
Hanif mengatakan, pemerintah saat ini memperkuat penanganan karhutla secara sistematis dengan membagi wilayah prioritas menjadi tiga zona utama, yakni Guntung Damar, Hutan Lindung Liang Anggang, dan Pekayuan.
Penanganan di setiap wilayah menyesuaikan dengan karakteristik lahan dan kondisi kebakaran. Di Guntung Damar dan Hutan Lindung Liang Anggang, misalnya, lahan gambut menjadi tantangan utama sehingga pemadaman dengan metode pembasahan menggunakan mesin pompa air.
Tambahan 50 unit pompa air berkapasitas 4 inci telah berada di lokasi, menyusul sekitar 50 unit yang sebelumnya telah beroperasi.
Dengan dukungan Pemprov Kalsel, Kementerian Pertahanan, dan Kementerian Pertanian, jumlah pompa di dua lokasi tersebut mencapai sekitar 200 unit.
Operasional ratusan pompa itu akan melibatkan ribuan personel dengan sistem pergantian tim. Setiap unit pompa membutuhkan sejumlah personel agar dapat beroperasi secara optimal di lapangan.
Sementara itu, penanganan di kawasan Pekayuan menjadi dua subzona, yakni zona utara dan zona selatan. Zona utara secara teknis oleh Pemerintah Kota Banjarbaru dengan dukungan pemrpov. Adapun zona selatan BPBD Kalsel.
Sebanyak 30 unit pompa akan beroperasi di dua subzona tersebut. Sebanyak 26 unit berasal dari dukungan masyarakat yang menjadi mitra pemerintah, sedangkan empat unit lainnya merupakan bantuan dari Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI).
Operasi di Pekayuan juga dapat dukungan sekitar 350 personel. Selain pemadaman, pemerintah memperkuat patroli untuk mencegah munculnya titik api baru.
Jumlah tim patroli yang sebelumnya sekitar empat tim akan menjadi sekitar 20 tim dengan dukungan teknologi drone.
Pemadaman Sebelum Debit Ari Turun
Hanif menilai penguatan patroli menjadi penting karena faktor manusia menjadi salah satu penyebab utama kebakaran. Menurut dia, kondisi iklim seperti El Nino hanya menjadi pemicu yang membuat lahan semakin mudah terbakar.
“Ini yang kemudian harus kita cegah dengan patroli yang semakin kita perkuat,” kata Hanif.
Di tengah upaya pemadaman, pemerintah juga menghadapi persoalan ketersediaan air. Kondisi El Nino menyebabkan debit air di sejumlah wilayah mengalami penurunan, termasuk di Waduk Riam Kanan.
Riam Kanan memiliki fungsi strategis, mulai dari bendungan, pembangkit listrik tenaga air (PLTA), irigasi, perikanan, hingga sumber air baku bagi PDAM.
PLTA Riam Kanan sendiri memiliki kontribusi sekitar 30 megawatt. Penurunan debit air akan berdampak terhadap berbagai fungsi tersebut jika kondisi kemarau berlangsung lebih panjang.
Pemerintah akan melakukan pengecekan langsung ke Riam Kanan bersama jajaran ESDM dan Pemprov Kalsel untuk menentukan langkah lanjutan, termasuk mengantisipasi kemungkinan terganggunya operasional pembangkit listrik.
Menurut Hanif, keterbatasan air menjadi persoalan serius dalam penanganan karhutla, khususnya untuk membasahi lahan gambut di Guntung Damar dan Liang Anggang.
“Kalau logistik uangnya ada, tapi kalau logistik airnya enggak ada, ini susah sekali kita menanggulangi,” terangnya.
Karena itu, pemerintah menargetkan pemadaman secepat mungkin sebelum ketersediaan air semakin menurun.
Selain pemadaman, pemerintah juga mendorong langkah pencegahan agar kebakaran tidak kembali terjadi. Pemerintah daerah harus mengantisipasi berbagai kegiatan masyarakat yang menggunakan api dan berpotensi memicu karhutla.
Hanif mengatakan, kebijakan yang masih memungkinkan pembakaran lahan harus berhenti. Pemerintah pusat, kata dia, telah memberikan arahan agar praktik tersebut tidak lagi menjadi bagian dari kebijakan pengelolaan lahan.
“Pak Presiden sudah dengan tegas menyatakan untuk mengakhiri semua kebijakan yang membolehkan membakar lahan,” ujarnya.
Hanif juga mengingatkan bahwa kondisi El Nino berpotensi berlangsung hingga akhir tahun. Karena itu, penanganan karhutla membutuhkan kerja bersama dan tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah.
Masyarakat, pemerintah, dunia usaha, aparat, akademisi, serta media massa diminta terlibat dalam upaya pencegahan dan penanganan. Sistem “pagar betis” juga didorong untuk memastikan api tidak kembali muncul setelah berhasil dipadamkan.
Dengan memperkuat pemadaman, patroli, dan pencegahan, pemerintah berharap karhutla yang bukan semata karena bencana alam ini serta kabut asap di Kalsel dapat segera dikendalikan.
