KALSELMAJU.COM, BANJARBARU – Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur MBG Landasan Ulin Barat 1, Banjarbaru, terpaksa berhenti operasional. Sejak 31 Maret 2026 lalu hingga saat ini tak lagi beroperasi.
Badan Gizi Nasional (BGN) melakukan penghentian sementara (suspend) terhadap dapur yang tak jauh dari Pondok Pesantren Darul Ilmi, Kecamatan Lianganggang tersebut. Atas penghentian sementara itu banyak dampaknya.
Tidak hanya terhadap penyedian bahan baku dari UMKN. Namun juga berdampak terhadap pekerja yang jumlahnya puluhan. Selain itu ribuan penerima manfaat MBG juga tak lagi menerima untuk sementara waktu.
Accounting SPPG Landasan Ulin Barat 1, Fazar Maulana, mengungkapkan bahwa menerima surat suspensi pada 31 Maret 2026. Dalam surat tersebut menerangkan bahwa penghentian operasional oleh ketidakstandaran instalasi pembuangan air limbah (IPA).
Ia menegaskan, dampak penghentian operasional tidak hanya terhadap pengelola, tetapi juga karyawan dan ribuan penerima manfaat Program MBG.
“Jumlah penerima manfaat mencapai 3.175 orang, terdiri dari santri pondok pesantren putra dan putri, MI Darul Ilmi, SLB, PAUD, TK, serta SDN Landasan Ulin Barat 2 dan 3,” ungkapnya.
Selain itu, para karyawan dan relawan turut kehilangan penghasilan karena sistem gaji berbasis kehadiran dan operasional dapur.
“Saat dapur suspensi, mereka otomatis tidak menerima gaji,” pungkasnya.
Sementara itu, Pengelola SPPG Landasan Ulin Barat 1 dari Yayasan Nurul Hidayah menyatakan keberatan atas keputusan tersebut. Selain menyoroti persoalan IPAL, pihak yayasan juga mengeluhkan minimnya kehadiran Kepala SPPG dalam menjalankan tugasnya.
Dapur MBG Landasan Ulin 1 Sebelumnya Dapat Kunjungan BGN
Sekretaris Yayasan Nurul Hidayah, H. Edy Sutyo Utomo, menegaskan bahwa dapur sesuai spesifikasi dan standar BGN.
“Di Kalimantan Selatan, kami telah menerima kunjungan dari Kepala Perwakilan BGN, Kementerian Koperasi, serta unsur TNI dan Polri. Pembangunan dapur ini sesuai standar dan telah beroperasi,” ujarnya kepada awak media di halaman SPPG Landasan Ulin Barat 1, Banjarbaru, Rabu (15/4/2026).
Ia mengungkapkan dua persoalan utama yang menjadi sorotan. Pertama, ketidakhadiran Kepala SPPG BGN di lokasi dapur. Menurutnya, pejabat tersebut hanya hadir sekitar empat hingga lima kali dalam sebulan dengan durasi singkat.
“Kehadiran yang minim ini bertentangan dengan SOP BGN yang mewajibkan kepala dapur bertanggung jawab penuh sejak tahap persiapan hingga distribusi,” jelasnya.
Atas kondisi tersebut, pihak pengelola telah melayangkan laporan tertulis ke kantor pusat BGN di Jakarta serta berkoordinasi dengan koordinator wilayah dan kecamatan. Ia menilai situasi ini merugikan negara dan masyarakat, terutama ketika pegawai tetap menerima gaji sementara masyarakat membutuhkan lapangan pekerjaan.
Permasalahan kedua berkaitan dengan pengelolaan limbah dapur. Edy menyebutkan bahwa pihaknya telah menerima kunjungan dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Banjarbaru untuk memeriksa sistem IPAL.
“Hasil pengecekan menunjukkan limbah telah melalui proses penyaringan, mulai dari grease trap hingga bak penampungan. Air yang keluar tidak berbau, bahkan terdapat kolam yang masih dapat dihuni ikan,” katanya.
Meski demikian, pengelola berkomitmen meningkatkan kualitas IPAL dengan menambah alat penyaring serta melakukan uji laboratorium guna memperoleh rekomendasi resmi dari DLH Kota Banjarbaru. Hasil uji tersebut menjadi dasar pencabutan suspensi agar dapur dapat kembali beroperasi.
“Kami terbuka terhadap evaluasi. Jika dinilai sempurna, kami siap memperbaiki. Namun, jika sudah memenuhi standar, kami berharap suspensi berakhir,” tandasnya.
Konfirmasi terpisah melalui nomor telpon 08538985xx, Koordinator Wilayah MBG Banjarbaru, Citra. Terkait penutupan dan tudingan ketidakdisiplianan kepala SPPG Landasan Ulin 1, tak ada respon. Pesan melalui whatsapp nomor yang bersangkutan hanya terlihat tanda centang dua abu-abu tanda belum dibaca.
