KALSELMAJU.COM, BANJARMASIN – Pemerintah Kota Banjarmasin mulai mengambil langkah serius untuk memperbaiki kondisi sanitasi kota yang masih jauh dari kata aman.
Melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Pemkot melakukan survei cakupan layanan air limbah domestik. Ini sebagai upaya membangun data dasar (baseline) yang selama ini belum ada.
Kepala Dinas PUPR Kota Banjarmasin, Suri Sudarmadiyah, mengungkapkan bahwa cakupan pengelolaan air limbah domestik di Banjarmasin saat ini baru mencapai 3,64 persen. Ini masih jauh dari target 30 persen yang diharapkan pada periode 2025–2029.
“Banjarmasin ini belum aman sanitasinya. Kita belum tahu secara pasti apakah rumah tangga itu punya WC yang layak, septic tank yang aman, atau justru masih terjadi rembesan ke lingkungan,” ujarnya, Rabu (17/12/2025).
Menurut Suri, selama ini program penanganan sanitasi lebih banyak bersumber dari aspirasi masyarakat. Namun ketika verifikasi di lapangan, banyak yang tidak sesuai dengan kondisi riil.
Karena itu, lanjut Suri survei baseline sangat penting agar penanganan sanitasi bisa berlaku secara tepat sasaran dan berbasis data.
“Dengan baseline ini, kita bisa mengetahui kebutuhan nyata di lima kecamatan. Jadi penanganannya jelas, tidak lagi berdasarkan asumsi,” jelasnya.
Suri menyebutkan biaya survei tersebut bersumber melalui APBD Perubahan 2025 dengan total anggaran Rp1,5 miliar. Pelaksanaannya di lima kecamatan, masing-masing sebesar Rp300 juta.
Setiap kecamatan akan menyasar 15 ribu rumah. Sehingga totalnya mencapai 75 ribu rumah dari hampir 200 ribu rumah tangga di Kota Banjarmasin.
Pelaksana survei adalah pihak ketiga dengan metode by name by address.
Data hasil survei nantinya akan menjadi dasar bagi Pemkot Banjarmasin untuk mengusulkan program penanganan sanitasi. Usulan ini dilakukan melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) maupun dukungan Corporate Social Responsibility (CSR).
“Target kita minimal bisa menembus di atas 10 persen pada 2029. Dari situ kita bisa terus naikkan secara bertahap,” pungkas Suri.
