KALSELMAJU.COM, BANJARMASIN – Serapan anggaran Dinas PUPR Kota Banjarmasin rendah di kisaran 30 persen, jauh dari target tahunan. Pemicunya adalah perubahan sistem pengadaan barang dan jasa yang membuat proses tender tersendat.
Kondisi ini memicu sorotan, mengingat sejumlah proyek strategis kota masih berjalan dan membutuhkan percepatan.
Kepala Dinas PUPR Kota Banjarmasin, Suri Sudarmadiyah, menjelaskan bahwa serapan anggaran yang tersendat disebabkan oleh perubahan kebijakan dalam sistem pengadaan barang dan jasa, khususnya transisi katalog dari versi 5 ke versi 6 serta penerapan e-purchasing dengan mekanisme mini kompetisi.
“Ada beberapa perubahan kebijakan. Proses pengadaan dari katalog versi 5 ke versi 6, lalu beralih ke e-purchasing dengan mini kompetisi. Itu memerlukan kesiapan SDM, baik dari kami maupun penyedia,” ujarnya, Minggu (23/11/2025).
Selain masalah teknis pengadaan, Suri mengungkapkan bahwa lambatnya pembayaran pembebasan lahan turut mempengaruhi rendahnya penyerapan anggaran.
Salah satu yang paling signifikan ialah proyek National Urban Flood Resilience Project (NUFReP) di kawasan Jalan Veteran.
“Di sana sekitar Rp50 miliar yang masih dalam proses. Ada juga tanah di bidang jembatan,” katanya.
Kendala serupa terjadi pada perluasan Jalan Tembus Mantuil di Banjarmasin Selatan. Masih ada satu persil yang belum dibebaskan karena belum tercapai kesepakatan nilai ganti rugi.
“Kami diskusikan lagi dengan bagian hukum. Apakah nanti bisa mengait perhitungan appraisal lama atau harus memakai yang baru,” jelasnya.
Meski serapan anggaran fisik maupun keuangan masih jauh dari ideal, Suri tetap optimistis bahwa realisasi akan meningkat signifikan pada triwulan akhir, seperti yang terjadi pada tahun-tahun sebelumnya.
“Tahun-tahun sebelumnya serapan kami sampai 90 persen. Harapannya tahun ini bisa mendekati, paling kurang sedikit,” tutupnya.
