KALSELMAJU.COM, JAKARTA – Pemerintah memastikan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) prioritasnya untuk wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan, sebanyak 141 satuan tugas (satgas) telah terbentuk guna mempercepat pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di daerah 3T.
“Daerah 3T menjadi prioritas karena layanan gizi di wilayah ini sangat mendesak. Program MBG penting untuk menekan stunting, membuka lapangan kerja, sekaligus memperkuat rantai pasok lokal,” jelas Tito.
Saat ini sudah ada 806 titik yang memenuhi syarat untuk pembangunan dapur MBG di kawasan 3T. Dari jumlah tersebut, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), akan membangun 264 dapur. Sedangkan 542 lainnya penanganan langsung oleh Badan Gizi Nasional (BGN).
Menteri PUPR Dody Hanggodo menegaskan, MBG bukan sekadar program bantuan sosial, melainkan bagian dari strategi pembangunan nasional. “Program ini mendukung target PU608 untuk menurunkan kemiskinan, memperbaiki rasio investasi (ICOR), serta mendorong pertumbuhan ekonomi.
Fokus percepatan pembangunan SPPG mengarah pada wilayah 3T serta kawasan PLBN, mengingat kebutuhan layanan gizi yang sangat mendesak,” ujarnya.
Guru Besar Ilmu Gizi IPB University, Prof. Hardinsyah, menilai kehadiran SPPG di daerah 3T berpotensi menjadi pusat ekonomi baru. Komoditas pertanian, perikanan, dan perkebunan yang sebelumnya kurang terserap bisa maksimal untuk kebutuhan harian dapur MBG.
“Jika di satu kecamatan ada lima SPPG, maka enam bulan sebelum berdiri, petani, peternak, dan nelayan sudah harus menyiapkan produksi sesuai kebutuhan. Dengan begitu, rantai pasok pangan lokal dapat diperkuat,” katanya.
Hardinsyah juga menekankan pentingnya koordinasi lintas level. Menurutnya, pengelolaan SPPG tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, tetapi juga hingga tingkat kabupaten, kecamatan, dan desa. Agar manfaat program benar-benar dirasakan masyarakat.
