KALSELMAJU.COM, BANJARMASIN – Pemerintah Kota Banjarmasin melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) mulai melaksanakan Program Fisik Infrastruktur Berbasis Masyarakat Bidang Sanitasi untuk tahun anggaran 2025.
Wakil Wali Kota Banjarmasin, Ananda, menekankan pentingnya pendekatan partisipatif dalam pembangunan sistem pengelolaan air limbah domestik (SPALD) dan sistem persampahan.
“Sanitasi bukan hanya persoalan teknis, tetapi menyangkut partisipasi aktif warga. Pendekatan berbasis masyarakat adalah kunci keberhasilan,” tegas Ananda saat membuka kegiatan sosialisasi, Selasa (4/6/2025).
Ia juga mengajak seluruh elemen masyarakat—pemerintah, tokoh masyarakat, hingga ketua RT—untuk menjadikan sosialisasi ini sebagai momentum membangun kesadaran kolektif dalam menjaga lingkungan.
Untuk tahun 2025, ada sembilan kelurahan yang masuk daftar prioritas perbaikan sanitasi, yaitu:
- Basirih Selatan
- Mantuil
- Kelayan Barat
- Kelayan Selatan
- Kelayan Timur
- Tanjung Pagar
- Pelambuan
- Banua Anyar
- Pangambangan
“Tantangan kita bukan hanya membangun, tapi juga mendorong masyarakat agar mandiri dalam mengelola limbahnya,” ujar Ananda.
Sementara itu, Kepala Dinas PUPR Kota Banjarmasin, Suri Sudarmadiyah, mengatakan bahwa program ini mendukung target nasional untuk mencapai 15% akses sanitasi aman pada tahun 2029.
Salah satu wujud nyata dari program ini adalah pembangunan TPS3R (Tempat Pengolahan Sampah Reduce-Reuse-Recycle) di Kelurahan Pangambangan, yang akan didanai melalui Dana Alokasi Khusus (DAK).
“Sosialisasi ini penting agar masyarakat paham dan terlibat aktif. Sanitasi itu tanggung jawab bersama,” tegas Suri.
Ia berharap kegiatan ini dapat mendorong perubahan perilaku warga dalam pengelolaan limbah dan sampah rumah tangga.
