KALSELMAJU.COM, BANJARMASIN – Pemerintah Kota Banjarmasin mulai menyiapkan langkah serius untuk menangani maraknya aksi kekerasan remaja, termasuk kasus video viral yang memperlihatkan sekelompok anak membawa senjata tajam.
Pemkot bahkan membuka opsi pembinaan kedisiplinan bergaya semi-militer sebagai bagian dari solusi jangka panjang.
Pembahasan tersebut mengemuka dalam rapat Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Banjarmasin bersama kepala sekolah SD hingga SMA/SMK se-Banjarmasin di Aula Sekretariat Bersama Khatib Dayyan, Rabu (6/5/2026).
Wakil Wali Kota Banjarmasin Ananda menegaskan kenakalan remaja saat ini sudah menjadi persoalan serius yang membutuhkan penanganan menyeluruh.
“Ini bukan masalah baru dan sudah mengakar. Karena itu, penyelesaiannya harus jangka panjang dan melibatkan semua pihak,” ujarnya.
Menurut Ananda, dunia pendidikan memegang peran penting karena mayoritas pelaku masih berstatus pelajar. Salah satu opsi pembahasannya ialah pola pembinaan kedisiplinan seperti di Jawa Barat, dengan pendekatan tegas namun tetap terarah.
Meski demikian, ia memastikan pendekatan persuasif tetap menjadi prioritas, terutama melalui penguatan karakter dan pembinaan religius.
“Kita utamakan pembinaan. Tapi kalau sudah tidak bisa ditangani dengan pendekatan tersebut, tentu perlu langkah tegas demi keselamatan masyarakat dan masa depan anak-anak kita,” tegasnya.
Ia juga menyoroti tantangan penanganan hukum terhadap pelaku di bawah umur yang sering kembali ke lingkungan lama usai tertangkap aparat.
Sementara itu, Kepala Kesbangpol Kota Banjarmasin Ahmad Muzaiyin mengatakan forum tersebut menjadi langkah awal menyusun strategi lintas sektor dalam menangani kenakalan remaja.
Menurutnya, konsep pembinaan di lingkungan semi-militer seperti barak atau pusat pelatihan disiplin masih dalam tahap kajian.
“Konsepnya bukan menghukum, tetapi membina. Fokusnya pada kedisiplinan, karakter, dan bela negara,” katanya.
Pemkot memastikan seluruh rencana akan dikaji dari aspek hukum, pendidikan, hingga psikologis anak agar kebijakan yang diterapkan tetap tepat sasaran.
