KALSELMAJU.COM, MARTAPURA – Penyaluran bantuan bagi korban banjir di wilayah Sungai Tabuk Kota dan Desa Sungai Tabuk Keramat, Kecamatan Sungai Tabuk, Kabupaten Banjar, menuai sorotan. Sejumlah warga terdampak mengaku belum menerima bantuan secara layak. Bahkan ada yang sama sekali belum tersentuh bantuan sejak banjir melanda awal Desember 2025 lalu.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan terkait efektivitas pendataan dan mekanisme distribusi bantuan di tingkat desa hingga kabupaten.
Nurhayati, warga Sungai Tabuk Kota, mengatakan dirinya hanya menerima bantuan sekali berupa tiga bungkus mi instan, tiga butir telur, dan seperempat liter minyak goreng.
“Hanya itu dan hanya sekali. Tidak ada beras. Padahal kami tidak bisa bekerja karena banjir,” ujarnya.
Keluhan serupa disampaikan Siti Aisyah yang tinggal di wilayah yang sama. Ia menyebut bantuan yang diterimanya juga hanya sebatas mi instan, telur, dan sedikit minyak goreng.
“Kami satu kampung, bantuannya sama. Hanya sekali,” katanya.
Lebih memprihatinkan, Saniah, warga Desa Sungai Tabuk Keramat, mengaku belum pernah menerima bantuan sama sekali. Padahal, rumahnya terendam banjir hingga setinggi lutut orang dewasa.
Bantuan Belum Sentuh Kelompok Rentan?
Saniah yang merupakan penyandang disabilitas tuna rungu dan tuna wicara, tinggal bersama suami dan tiga anaknya yang masih kecil. Keluhannya disampaikan melalui bahasa isyarat yang diterjemahkan warga sekitar.
Kondisi tersebut memperkuat dugaan adanya celah dalam pendataan warga terdampak, khususnya kelompok rentan, sehingga berpotensi tidak terjangkau oleh distribusi bantuan.
Padahal, berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), jumlah warga terdampak banjir di Desa Sungai Tabuk Keramat mencapai sekitar 1.500 kepala keluarga. Ada 3.036 jiwa, dengan 83 kepala keluarga di antaranya mengungsi.
Sementara itu, pemerintah provinsi menyebut telah mendirikan dapur umum yang memproduksi sekitar 7.000 porsi makanan per hari untuk wilayah terdampak. Namun, pengakuan warga menunjukkan bahwa distribusi di lapangan belum sepenuhnya merata.
Dalam kunjungannya ke Sungai Tabuk Keramat, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka meminta pemerintah daerah memperkuat koordinasi dalam penanganan banjir. Beliau juga menyarankan memperkuat pemulihan pascabencana.
“Terus berkoordinasi dengan gubernur dan bupati untuk melakukan penanganan, baik saat banjir maupun setelahnya,” ujar Gibran.
Warga berharap, kehadiran Wakil Presiden dapat mendorong evaluasi menyeluruh terhadap sistem distribusi bantuan. Ini penting agar tidak ada korban banjir yang terlewat, terutama kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, lansia, dan keluarga dengan anak kecil.
Hingga kini, aktivitas warga di Sungai Tabuk masih terganggu. Sebagian masyarakat harus menggunakan perahu kecil untuk mobilitas sehari-hari karena genangan air belum sepenuhnya surut.
