KALSELMAJU.COM, BANJARMASIN – Usulan pengembalian sistem Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) melalui DPRD yang terus mencuat. Setidaknya dari 6 dari 8 fraksi DPR RI menyatakan mendukung wacana tersebut.
Kebijakan tersebut sebagai langkah mundur yang berpotensi menghidupkan kembali praktik transaksi elit politik dan mengabaikan kedaulatan rakyat.
Koordinator Wilayah Dewan Pengurus Wilayah Forum Demokrasi Milenial (FDM) Kalimantan Selatan, Arbani, mengingatkan bahwa sejarah kelam sebelum tahun 2005 menunjukkan betapa sistem pemilihan lewat DPRD jauh dari kepentingan publik.
“Sebelum 2005, Pilkada dinilai hanya menjadi ajang transaksi elit politik, bukan adu gagasan. Karena dipilih oleh DPRD, kepala daerah cenderung lebih patuh kepada legislatif ketimbang berpihak pada rakyat,” ujar Arbani dalam keterangannya, Kamis (8/1/2025).
Menanggapi narasi “penghematan anggaran” dan “stabilitas politik” yang sering mengemuka untuk mendukung wacana ini, Arbani menegaskan bahwa aspek demokrasi tidak boleh jadi korban demi alasan administratif. Menurutnya, biaya pemilu yang mahal merupakan konsekuensi logis dari upaya menjaga kedaulatan di tangan rakyat.
“Alasan efisiensi anggaran akhirnya hanya menjadi tameng untuk mempertahankan status quo. Mahalnya ongkos pemilu tidak seharusnya menjadi alasan peniadaan pemilihan langsung,” tegasnya.
Secara konstitusional, Arbani merujuk pada Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan bahwa kepala daerah dipilih secara demokratis. Dalam tafsir pasca-reformasi, frasa tersebut telah diterjemahkan sebagai pemilihan langsung oleh rakyat sebagai bentuk pembatasan kekuasaan absolut.
Ia menambahkan, Pilkada langsung yang mulai sejak 2005 adalah jawaban atas kegagalan demokrasi lokal di masa lalu. Mengembalikan mandat tersebut ke DPRD merupakan pengkhianatan terhadap cita-cita demokrasi.
“Pengembalian Pilkada ke DPRD tidak sejalan dengan arah tafsir UUD pasca-reformasi dan berpotensi mematikan demokrasi. Demokrasi itu dari, oleh, dan untuk rakyat, bukan kembali ke tangan segelintir elit,” tutup Arbani.
