KALSELMAJU.COM, BANJARMASIN – Pemerintah Kota Banjarmasin memastikan pembiayaan layanan BPJS Kesehatan bagi warga miskin tetap aman pada tahun 2026.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah (BPKPAD) Kota Banjarmasin, Edy Wibowo, menyampaikan bahwa secara prinsip anggaran sudah siap. Namun, besaran pastinya masih menunggu hasil sinkronisasi data lintas instansi.
“Anggarannya sudah tersedia, tapi untuk angka finalnya kami masih menunggu hasil koordinasi antara BPJS Kesehatan, Dinas Kesehatan, dan Dinas Sosial,” ujar Edy, Minggu 26/1/2026).
Ia menjelaskan, alokasi anggaran tersebut akan mengcover sekitar 45 ribu jiwa warga miskin yang tercatat dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Selain itu, lanjut Edy Pemkot juga tidak menutup keran untuk penambahan peserta melalui rekomendasi Dinas Sosial Kota Banjarmasin. Khususnya bagi warga miskin yang layak.
“Kami akan berupaya memberikan pelayanan terhadap masyarakat semaksimal mungkin,” ungkapnya.
Namun, Edy menyebutkan bahwa jika anggaran yang tersedia melalui APBD murni 2026 itu belum mencukupi. Anggaran itu tidak bisa mengcover kebutuhan layanan BPJS Kesehatan.
Ia menegaskan bahwa pemkot menyiapkan langkah antisipasi. Salah satunya dengan memanfaatkan Belanja Tidak Terduga (BTT) sebagai opsi tercepat, terutama apabila APBD Perubahan belum disahkan.
“BTT bisa digunakan agar pelayanan tidak terhenti sambil menunggu APBD Perubahan diketok,” imbuhnya.
Ia menambahkan bahwa, Pemkot berkomitmen tidak menutup akses layanan kesehatan bagi warga miskin, termasuk mereka yang belum masuk dalam DTSEN.
“Layanan kesehatan tidak boleh berhenti hanya karena persoalan data. Ini sejalan dengan motto kepemimpinan maju dan sejahtera. Pemerintah harus hadir dan siap menyiapkan anggaran agar masyarakat miskin tetap mendapatkan pelayanan kesehatan,” pungkasnya.
