KALSELMAJU.COM, PARINGIN – Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Balangan resmi menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS). Ini sebagai bentuk dukungan terhadap pembentukan Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Balangan. Penandatanganan PKS ini bersama Pemerintah Kabupaten Balangan melalui Sekretariat Daerah di Aula Benteng Tundakan, Kamis (27/11/2025).
Dalam acara ini turut hadir Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Kalimantan Selatan, Yan Wely Wiguna. Hadir juga Kepala Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Balangan, Muhammad Hariyadi. Serta jajaran instansi vertikal, SKPD, BUMD, serta lembaga pelayanan publik. Mereka akan tergabung dalam sistem layanan terpadu MPP.
Komitmen ini adalah untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik di daerah, khususnya melalui integrasi layanan keimigrasian di Mal Pelayanan Publik.
Kantor Imigrasi Kelas III Non TPI Balangan resmi menjadi salah satu instansi penyedia layanan di MPP Balangan. Masyarakat nantinya dapat mengakses layanan paspor dan informasi keimigrasian dengan lebih mudah, cepat, dan terintegrasi dalam satu lokasi.
Kegiatan ini turut melibatkan 21 instansi penyedia layanan publik. Beberapa di antaranya adalah Badan Keuangan Daerah Provinsi Kalsel, Polres Balangan, dan Kantor Kementerian Agama. Lainnya adalah BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Bank Kalsel, Kantor Pertanahan. Juga ada Kejaksaan Negeri Balangan, Pengadilan Negeri Paringin, KP2KP Paringin, PDAM Balangan, serta sejumlah dinas di lingkungan Pemkab Balangan.
Keberadaan MPP harapannya menjadi solusi pelayanan publik yang lebih efektif. Sistem ini bertujuan memangkas birokrasi berbelit dan memberikan kemudahan akses bagi seluruh masyarakat Balangan.
Mal Pelayanan Publik Kabupaten Balangan dijadwalkan mulai beroperasi pada Desember 2025. Ini sebagai simbol transformasi layanan menuju sistem yang modern, efisien, dan terpusat.
