KALSELMAJU.COM, BANJARMASIN – Sementara Balikpapan dan Kabupaten Tanah Laut telah melantik Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu, nasib berbeda masih dialami ribuan honorer di Kota Banjarmasin.
Hingga Kamis (9/10/2025), Pemerintah Kota (Pemkot) Banjarmasin belum juga menggelar pelantikan PPPK Paruh Waktu.
Padahal, berdasarkan data dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Kota Banjarmasin pengajuan telah mereka ajukan berulang kali ke Badan Kepegawaian Negara (BKN).
“Kami sudah tiga kali mengajukan jumlah formasi PPPK Paruh Waktu yang kami tetapkan. Bahkan datanya juga sudah selesai terverivikasi. Sekarang tinggal menunggu penetapan dari BKN,” ungkap Kepala BKD Pendidikan dan Pelatihan Kota Banjarmasin, Totok Agus Daryanto, Minggu (12/10/2025).
Totok menjelaskan, keterlambatan bukan berasal dari pihak Pemkot, melainkan proses di tingkat pusat yang masih berlangsung.
Hingga kini, BKN sebutnya masih menyelesaikan penetapan Nomor Induk (NI) PPPK untuk berbagai kategori, termasuk tahap I dan II tahun 2024 serta PPPK Paruh Waktu.
“Penundaan ini memang terjadi di pusat. Kami sudah ajukan sesuai prosedur, tinggal menunggu tindak lanjut dari BKN. Bahkan terakhir ini adalah pengajuan ketiga kami,” ujarnya.
Selain itu lanjutnya, jumlah yang besar juga menjadi salah satu alasan lamanya proses. Kota Banjarmasin sendiri mengajukan sekitar 1.800 tenaga honorer untuk menjadi PPPK Paruh Waktu.
“Kalau daerah lain mungkin hanya ratusan. Kita hampir dua ribu, jadi memang mungkin perlu proses yang lebih lama,” imbuhnya.
Saat ini para calon PPPK Paruh Waktu di Kota Seribu Sungai hanya bisa menunggu dengan ketidakpastian. Terlebih, secara nasional pemerintah menargetkan seluruh tenaga honorer memiliki status kepegawaian yang legal dan jelas sebelum akhir tahun 2025.
“Sudah masuk bulan Oktober, kami juga menunggu update dari pusat. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ada kejelasan,” pungkasnya.
