KALSELMAJU.COM, PARINGIN – Tindak lanjuti laporan masyarakat, Ketua Komisi III DPRD Balangan Hafiz Ansyari bersama sejumlah anggota melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke beberapa lokasi yang menjadi keluhan warga. Sidak tersebut pada hari Selasa (20/5).
Sidak mulai dari jalan rusak, bangunan terbengkalai, hingga dugaan proyek mangkrak yang sempat viral di media sosial.
Lokasi pertama yang di tinjau adalah Jalan Lingsir Paringin Selatan yang tembus ke Desa Banua Hanyar, Kecamatan Batumandi. Jalan tersebut tampak berlubang, becek, dan sering tergenang air saat hujan.
Selanjutnya, rombongan menuju Desa Tangalin, Kecamatan Awayan, untuk meninjau dugaan proyek mangkrak yang jadi keluhan warga. Menurut laporan, material batu proyek terlihat tidak di ratakan dan padatkan dengan baik.
“Dari hasil pengecekan, kami tidak menemukan pelanggaran serius. Namun memang ada bekas arakan batu yang tampak masih baru di beberapa titik,” jelas Hafiz.
Rombongan kemudian melanjutkan sidak ke jalan rusak dekat SMPN 1 Awayan, yang telah rusak selama 10 tahun tanpa perbaikan. Hafiz menyampaikan bahwa Komisi III sudah berkoordinasi dengan Dinas PUPR-Perkim Balangan.
Hasilnya, perbaikan jalan tersebut rencananya masuk dalam Anggaran Biaya Tambahan (ABT) 2025, dengan pelaksanaan fisik pada tahun 2026.
Tak jauh dari lokasi tersebut, Komisi III juga meninjau kondisi eks Kantor PDAM di Awayan. Saat ini, kantor tersebut terbengkalai.
“Bangunan ini merupakan aset daerah. Seharusnya bisa dimanfaatkan untuk pelayanan publik, bukan malah terbengkalai dan jadi tempat aktivitas negatif,” tegas Hafiz.
Diketahui, eks kantor PDAM tersebut telah diserahkan menjadi aset daerah. Saat ini, kantor tersebut tengah diajukan untuk dihibahkan kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Awayan guna dimanfaatkan sebagai kantor baru.
Komisi III DPRD Balangan berjanji akan segera menindaklanjuti hasil sidak. Mereka akan berkoordinasi bersama instansi terkait agar permasalahan-permasalahan tersebut segera mendapat penanganan.
Di akhir kunjungannya, Hafiz Ansyari mengapresiasi keterlibatan aktif masyarakat dalam menyampaikan keluhan. Ia mengajak seluruh warga untuk turut mengawasi proyek-proyek pembangunan daerah secara partisipatif.
“Pengawasan tidak hanya menjadi tanggung jawab DPRD atau dinas teknis, tetapi juga masyarakat. Dengan keterlibatan semua pihak, kita harap pembangunan di Balangan berjalan transparan, tepat sasaran, dan manfaatnya langsung dirasakan,” pungkas Hafiz.
