KALSELMAJU.COM, BANJARMASIN – Data orang miskin kembali berubah. Sebelumnya informasi warga tidak mampu yang terintegrasi di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), kini berubah ke Data Tunggal Sosial Ekonomi (DTSE). Kebijakan tersebut baru saja dikeluarkan Kementrian Sosial untuk bantuan sosial.
DTSE merupakan sistem terintegrasi yang melibatkan Badan Pusat Statistik (BPS).
Berbeda dengan DTKS yang hanya di kelola oleh Kementerian Sosial. Maka DTSE memiliki sifat yang lebih dinamis dan akan mengalami pembaruan secara rutin.
Tujuan utamanya adalah untuk memastikan bahwa jumlah warga tidak mampu tetap akurat dan selalu ada pembaruan.
“Adanya perubahan itu, makanya kita gelar forum konsultasi sekaligus sosialisasi mengenai kebijakan baru itu,” ucap Kepala Dinas Sosial Kota Banjarmasin, Nuryadi, Kamis (8/5/2025).
Nuryadi juga menjelaskan warga miskin Kota Banjarmasin yang ada di dalam DTKS saat ini tercatat ada sekitar 15 ribu jiwa.
Dari 15 ribu jiwa itu, pihaknya telah melakukan verifikasi ke lapangan hingga tersaring ada sekitar tujuh ribu jiwa data warga miskin yang tervalidasi di sistem DTSE tersebut.
“Jadi ada 50 persen sudah yang dilaporkan dan masuk dalam DTSE tadi. Sehingga itu yang menjadi pedoman kita dalam menyalurkan bantuan,” tutur Nuryadi.
Sementara untuk verifikasi dan validasi data tersebut lanjutnya, masih terus berjalan dengan beberapa evaluasi dan pembaharuan data.
Hal itu agar pemberian manfaat nantinya tepat sasaran, dan si penerima manfaat memang benar – benar warga Kota Banjarmasin.
“Sambil berjalan untuk mendata itu, kemungkinan ada yang meninggal atau pindah. Nah data-data itu yang harus di validkan oleh Pemko Banjarmasin lewat DTSE tadi,” jelasnya.
Ia pun berharap masayarakat dapat merasakan manfaat langsung dari kebijakan baru itu .
