KALSELMAJU.COM, BANJARBARU – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan (Kalsel) rencanakan membangun atau rehab sekolah se Kalsel. Utamanya SMA, SMK, dan SLB yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Oleh karena itu, Gubernur Kalsel, H. Muhidin, meminta kerjasama seluruh bupati dan walikota se Kalsel.
Menurut Muhidin ia sudah mendapatkan informasi. Pelaksanaan Makan Bergizi Gratis (MBG) gunakan dana pemerintah pusat. Pesannya pemerintah daerah mengurus sekolahnya.
“MBG dananya dari pusat. Kita urus sekolahnya,” kata Muhidin.
Ia pun meminta kepala daerah se Kalsel untuk mendata sekolah di daerah masing-masing. Termasuk SMA, SMK, dan SLB. Ia menyatakan dalam membangun daerah semua bersinergi. Dari pusat, provinsi, dan kabupaten/kota.
Muhidin juga berencana membantu rehab TK, SD, SMP. Meskipun ia mengetahui kewenangan sekolah tersebut di pemerintah kabupaten/kota.
“Kepala daerah cek semua sekolah adakah ruang atau kelas. Jika tidak layak akan kita rehab. Jika sekolahnya tidak ada kita bangunkan. Dananya nanti dari program makan bergizi,” ujarnya.
Secara khusus Muhidin menginstruksikan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) untuk segera membuat rencana anggaran biaya (RAB). Ia meminta RAB sudah tersedia dalam waktu dekat.
“Dinas PUPR bikinkan RAB untuk membangun 3 WC dan 1 kamar mandi untun tiap-tiap sekolah. Nanti juga kita bantu SD, SMP, TK. Minimal 2 WC dan 1 kamar mandi yang dibangun,” pungkasnya
Rehab Sekolah se Kalsel Prioritaskan SMA, SMK, dan SLB
Terpisah, Pelaksana tugas (Plt) Kepala Dinas PUPR Kalsel, M. Yasin Toyib, melalui Plt Kabid Cipta Karya, Ryan Tirta Nugraha, menyebut pihak telah mengatensi dan menindaklanjuti arahan gubernur. Ryan mengaku pihaknya langsung bergerak menyusuan perencanaan dan hal teknis lainnya.
“Langkah pertama kami koordinasi dengan dinas pendidikan (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan) Kalsel. Jika tidak salah di dinas pendidikan juga ada anggaran. Perlu koordinasi agar tidak tumpang tindih anggaran. Jika dinas pendidikan sudah terprogram maka PUPR akan melaksanakan yang lainnya,” ujar Ryan, Rabu (7/5/2025).
Ia menambahkan koordinasi juga untuk mendata keperluan masing-masing sekolah. Dari pendataan itu akan mengetahui mana yang perlu bangun fasilitas baru atau hanya cukup perbaikan. Sesuai arahan gubernur menurut Ryan minimal rehab atau bangun 3 toilet dan 1 kamar mandi.
“Kami laksanakan pendataan dulu sehingga akan mengetahui mana yang perlu bangun baru dan mana yang cukup perbaikan. Missal WC sudah tersedia tapi cuma perlu perbaikan sapti tank saja maka sifatnya perbaikan saja. Kalau memang sudah tidak layak perlu bangunan baru,” bebernya.
Menurut Ryan, sementara ini pihaknya memprioritaskan rehab atau membangun sekolah sesuai kewenangan provinsi. Yaitu SMA, SMK, dan SLB. “Untuk SD, SMP, TK nanti kami liat aturannya sembari menunggu arahan atau kebijakan pimpinan. Sifatnya hibah jika TK, SD, dan SMP, karena kewenangan pengelolaan di kabupaten kota,” tambahnya.
