KALSELMAJU.COM, PELAIHARI – DPRD Tanah Laut menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) pada Senin (10/3) untuk membahas permasalahan lahan plasma PT Kintap Jaya Watindo (KJW) di Desa Asam-Asam.
Masyarakat mengeluhkan lahan yang tidak terawat dan tidak sesuai dengan kesepakatan bersama PJ Bupati pada 25 Juli 2024.
Aspirasi ini disampaikan melalui Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Tanah Laut dan Laung Kuning Banjar (LKB) PAC Jorong.
Saat rapat hadir Ketua dan Anggota Komisi I, II, dan III DPRD Tanah Laut, perwakilan masyarakat, PT KJW, dan KUD Mukti Tama. Pembahasan sempat mengalami kebuntuan, namun pimpinan rapat, Agus Prasetya Budiono, memastikan Pemda akan membentuk tim khusus untuk menangani masalah ini.
“Kami akan membentuk tim khusus untuk menyelesaikan permasalahan lahan plasma PT KJW dan KUD Mukti Tama,” ujar Agus.
Perwakilan HMI, Zulkifli, serta aktivis pemuda Tala, Aflu, mengungkapkan hasil investigasi pada 26 Februari 2025 yang menemukan lahan plasma tidak terawat serta ketidakpatuhan PT KJW terhadap kesepakatan. “Hanya bagian depan kebun yang terawat, sementara di dalam, rumput setinggi orang dewasa,” ujar Aflu.
Sementara itu, perwakilan PT KJW membantah tudingan pelanggaran kesepakatan.
Menurut perusahaan, lima hari setelah pertemuan dengan PJ Bupati pada 25 Juli 2024, pihak terkait kembali menggelar pertemuan.
Rapat lanjutan menghadirkan ketua kelompok dari KUD dan perwakilan plasma KJW untuk membahas program tindak lanjut.
“Program kerja telah mencapai 97 persen, hanya tersisa tiga persen. Kami juga sudah melakukan sulaman dan menunggu bibit untuk proses penanaman,” ujar Estate Manager PT KJW, Haris Prasetyo.
Rapat berakhir dengan keputusan pembentukan tim khusus oleh Pemda. Jika tidak ada perkembangan signifikan, HMI Tanah Laut dan aktivis pemuda siap membawa kasus ini ke Aparat Penegak Hukum (APH).
