Mundurnya Wakil Presiden dan Ujian Kedewasaan Konstitusi Indonesia

oleh
oleh
Spread the love

Oleh: Bagus Setiawan
Wakil Koordinator Wilayah Forum Demokrasi Milenial (FDM) Kalimantan Selatan

KALSELMAJU.COM – Mundurnya Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dari jabatannya pada 12 November 2026 menjadi peristiwa penting dalam perjalanan demokrasi Indonesia. Peristiwa ini bukan sekadar menandai berakhirnya masa jabatan seorang pejabat negara, tetapi juga menguji sejauh mana demokrasi mampu menempatkan konstitusi, hukum, dan kepercayaan publik di atas kepentingan politik.

Bagi kami, Forum Demokrasi Milenial (FDM) Kalimantan Selatan, peristiwa ini perlu disikapi secara jernih, objektif, dan konstitusional. Demokrasi tidak boleh terjebak dalam pertarungan antarelite politik, apalagi hanya menjadi panggung bagi kelompok yang saling mendukung dan menjatuhkan.

Ada persoalan yang jauh lebih mendasar untuk kita perhatikan, yakni bagaimana negara memastikan setiap pemegang kekuasaan tetap tunduk pada konstitusi dan mempertanggungjawabkan mandat yang diberikan rakyat.

Setidaknya, ada tiga prinsip penting yang perlu menjadi perhatian publik dalam menyikapi persoalan ini.

Konstitusi, Transparansi, dan Akuntabilitas Harus Menjadi Landasan Demokrasi

Pertama, jabatan publik bukanlah hak istimewa, melainkan amanah konstitusi.

Wakil Presiden bukan sekadar posisi politik yang seseorang peroleh melalui kemenangan pemilu. Jabatan tersebut membawa tanggung jawab konstitusional yang besar terhadap negara dan rakyat.

Karena itu, setiap persoalan mengenai persyaratan, legitimasi, maupun keabsahan pejabat publik harus diselesaikan melalui mekanisme hukum yang berlaku. Kita tidak boleh membangun demokrasi berdasarkan siapa yang sedang berkuasa, tetapi harus berpegang pada aturan yang berlaku bagi semua orang.

Jika negara dapat menegakkan hukum terhadap masyarakat biasa, maka prinsip yang sama juga harus berlaku bagi mereka yang menduduki jabatan tertinggi dalam pemerintahan. Tidak boleh ada pengecualian hukum hanya karena seseorang memiliki kekuasaan atau pengaruh politik.

Kedua, pengunduran diri seorang pejabat tidak boleh mengakhiri tuntutan atas transparansi dan akuntabilitas.

Pengunduran diri memang dapat menjadi pilihan dalam kehidupan politik dan kenegaraan. Namun, keputusan tersebut tidak serta-merta menyelesaikan seluruh persoalan yang melatarbelakanginya. Publik tetap berhak memperoleh penjelasan yang terbuka dan memadai.

Kita perlu membedakan penyelesaian persoalan jabatan dengan penyelesaian persoalan tata kelola demokrasi. Pergantian figur tidak boleh membuat persoalan mendasar terlupakan.

Sebab, yang dipertaruhkan bukan hanya reputasi seorang pejabat, melainkan juga kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara. Tanpa transparansi dan akuntabilitas, kepercayaan publik akan semakin sulit terjaga.

Ketiga, konstitusi harus berdiri lebih kuat daripada kepentingan politik.

Peristiwa ini menjadi pengingat bahwa stabilitas pemerintahan memang penting. Namun, pemerintah tidak boleh menggunakan alasan stabilitas untuk mengabaikan prinsip hukum dan demokrasi.

Di sisi lain, masyarakat juga harus menyampaikan kritik melalui jalur yang sah, bertanggung jawab, dan tidak memprovokasi perpecahan. Demokrasi yang sehat membutuhkan pemerintah yang terbuka terhadap kritik sekaligus masyarakat yang mampu menyampaikan pendapat secara beradab.

Kedua hal tersebut harus berjalan beriringan. Pemerintah tidak boleh antikritik, sementara masyarakat juga perlu menjaga agar kebebasan berpendapat tidak berubah menjadi tindakan yang merusak persatuan.

Pelajaran Politik Berharga

Bagi generasi muda, peristiwa ini seharusnya menjadi pelajaran politik yang berharga. Anak muda tidak cukup hanya menjadi penonton ketika elite politik berhadapan. Generasi muda harus hadir sebagai warga negara yang memahami konstitusi, berani mengawasi kekuasaan, dan tidak mudah terseret arus polarisasi.

Anak muda juga perlu membangun budaya politik yang kritis dan rasional. Jangan sampai perbedaan pilihan politik membuat kita kehilangan kemampuan untuk menilai persoalan berdasarkan hukum, fakta, dan kepentingan rakyat.

FDM memandang bahwa demokrasi tidak boleh bergantung pada siapa yang sedang menduduki jabatan. Demokrasi harus berdiri di atas sistem yang menjamin keadilan, kesetaraan, dan kepastian hukum bagi seluruh warga negara.

Indonesia tidak kekurangan orang yang ingin memegang kekuasaan. Tantangan terbesar kita justru memastikan setiap orang yang memperoleh kekuasaan bersedia tunduk pada hukum dan menjalankan amanah konstitusi.

Pada akhirnya, mundurnya seorang Wakil Presiden bukanlah akhir dari persoalan demokrasi. Justru peristiwa ini harus mendorong kita untuk mengajukan pertanyaan yang lebih mendasar: apakah demokrasi Indonesia sudah cukup dewasa untuk menempatkan konstitusi di atas kepentingan kekuasaan?

Sebab, demokrasi yang dewasa bukanlah demokrasi yang bebas dari konflik dan perbedaan pendapat. Demokrasi yang dewasa adalah demokrasi yang mampu menyelesaikan setiap persoalan melalui mekanisme hukum, menjunjung keadilan, serta tetap mengutamakan kepentingan rakyat.

Demokrasi harus menjadi instrumen untuk mengawal kekuasaan, bukan alat untuk membenarkan kekuasaan.

Visited 1 times, 1 visit(s) today