KALSELMAJU.COM, BANJARBARU – Pemerintah Kota Banjarbaru bersama unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) memperkuat langkah antisipasi terhadap sejumlah persoalan yang berpotensi memengaruhi stabilitas daerah sepanjang 2026.
Pembahasan hal tersebut dalam rapat koordinasi Forkopimda yang berlangsung di Hotel Roditha Banjarbaru, Kamis (13/8/2026).
Dalam pertemuan tersebut, terdapat tiga isu utama yang menjadi perhatian, yakni ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta kekeringan, potensi konflik sosial, dan pengawalan program prioritas pembangunan daerah.
Wali Kota Banjarbaru Erna Lisa Halaby mengatakan, berbagai tantangan tersebut membutuhkan penanganan yang tidak dapat oleh satu instansi saja. Menurutnya, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci agar setiap potensi identifikasi dan penanganan persoalan dapat sejak dini.
“Yang kita perlukan adalah menyatukan persepsi dan memperkuat sinergi lintas sektoral, terutama dalam menghadapi tiga tantangan utama yang kita hadapi bersama,” katanya.
Dalam pembahasan mengenai karhutla dan kekeringan, Forkopimda menyoroti pentingnya memperkuat sistem deteksi dini terhadap titik api. Kesiapan distribusi air bersih untuk masyarakat yang terdampak kekeringan juga menjadi perhatian.
Upaya pencegahan melalui edukasi kepada masyarakat khususnya untuk menghindari pembukaan atau pembersihan lahan dengan cara membakar.
Dampak karhutla dan kekeringan tidak hanya menyangkut persoalan lingkungan. Kondisi tersebut juga dapat berimbas terhadap kesehatan masyarakat, aktivitas ekonomi serta ketersediaan air bersih.
Karena itu, pemerintah daerah bersama TNI, Polri dan instansi terkait untuk meningkatkan kesiapsiagaan sekaligus memperkuat langkah pencegahan di lapangan.
Stabilitas Ekonomi Politik
Selain isu kebencanaan, kondisi sosial masyarakat juga menjadi perhatian Forkopimda. Perlu terus memantau dinamika sosial ekonomi dan politik untuk mencegah munculnya potensi konflik.
Akan memperkuat koordinasi dengan unsur intelijen, aparat keamanan, tokoh masyarakat hingga pemuka agama. Pendekatan persuasif dan dialog dinilai penting untuk menyelesaikan persoalan sebelum berkembang menjadi gangguan keamanan dan ketertiban.
Stabilitas harga serta ketersediaan kebutuhan pokok masyarakat juga menjadi salah satu faktor yang perlu perhatian. Kondisi ekonomi masyarakat memiliki keterkaitan dengan stabilitas sosial di daerah.
Lisa meminta komunikasi antarinstansi tidak terputus sehingga setiap persoalan yang muncul dapat segera diketahui dan ditindaklanjuti.
“Komunikasi antarinstansi harus tetap terjaga, sehingga setiap potensi permasalahan bisa kita antisipasi dan selesaikan bersama,” ujarnya.
Di sisi lain, Forkopimda juga memastikan pelaksanaan program prioritas pembangunan daerah tetap mendapat pengawalan. Kondisi keamanan dan stabilitas daerah menjadi salah satu faktor penting agar berbagai agenda pembangunan dapat berjalan sesuai rencana.
