KALSELMAJU.COM, BANJARBARU – Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Banjarbaru kembali menjadi perhatian di tingkat nasional. Kali ini, Komisi III DPR RI melakukan kunjungan kerja untuk meninjau langsung integrasi layanan publik,. Khususnya layanan kepolisian yang beroperasi bersama berbagai instansi dalam satu kawasan pelayanan, Sabtu (1/8/2026).
Habib Aboe Bakar Al-Habsyi yang memimpin rombongan berkeliling melihat sejumlah tenant layanan sekaligus berdialog dengan pengelola MPP. Kunjungan tersebut berfokus untuk memastikan pelayanan kepada masyarakat berjalan efektif, cepat, dan memberikan kepastian.
Ketua Tim Kunjungan Komisi III DPR RI, Habib Aboe Bakar Al-Habsyi, mengapresiasi konsep pelayanan terpadu yang Pemerintah Kota Banjarbaru. Menurutnya, kehadiran berbagai instansi dalam satu gedung mampu memangkas birokrasi dan mempermudah masyarakat dalam mengurus berbagai kebutuhan administrasi.
Ia menilai kolaborasi antarinstansi tersebut menjadi langkah strategi. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang lebih efisien, transparan, dan masyarakat mudah menjangkau.
MPP Banjarbaru Miliki 33 Tenant Layanan
Sementara itu, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Banjarbaru Bambang Supriyanto mengatakan, MPP Banjarbaru saat ini memiliki 33 tenant layanan.
Sebanyak 10 tenant berasal dari organisasi perangkat daerah (SKPD), sedangkan sisanya merupakan instansi vertikal. Di antaranya Polres, Samsat, Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri, Kejaksaan, hingga instansi lainnya.
Menurut Bambang, keberadaan layanan Samsat di MPP Banjarbaru juga memiliki cakupan yang lebih luas karena melayani masyarakat dari seluruh wilayah Kalimantan Selatan, bukan hanya warga Banjarbaru.
Selain layanan administrasi, MPP Banjarbaru juga menghadirkan inovasi berupa fasilitas akad nikah gratis. Fasilitas tersebut telah dilengkapi meja, dekorasi, dan sarana pendukung yang dapat dimanfaatkan masyarakat tanpa dipungut biaya.
“Kami ingin MPP tidak hanya menjadi pusat pelayanan administrasi, tetapi juga menghadirkan pelayanan yang benar-benar memberi kemudahan dan nilai tambah bagi masyarakat,” kata Bambang.
Kunjungan Komisi III DPR RI ini sekaligus memperkuat posisi MPP Banjarbaru sebagai salah satu contoh pelayanan publik yang berkembang di Indonesia. Sebelumnya, Kota Banjarbaru juga meraih predikat “Sangat Baik” dalam Penilaian Kinerja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Kinerja Percepatan Pelaksanaan Berusaha Pemerintah Daerah Tahun 2026.
Dalam penilaian tersebut, Banjarbaru menempati peringkat ke-25 dari 93 pemerintah kota di Indonesia dengan nilai 87,960. Capaian itu menjadi indikator keberhasilan pemerintah daerah dalam membangun sistem pelayanan publik yang terintegrasi, profesional, serta berorientasi pada kepuasan masyarakat.
